Krisis Demografi: 145 SMA di Jepang Terancam Tutup pada 2040
- Jepang diperkirakan menutup sedikitnya 145 SMA negeri prefektur pada 2040 akibat penurunan kelahiran dan calon siswa; 17 prefektur telah merencanakan pengurangan sekolah.
- Shizuoka, Niigata, Nagano, dan Saitama mencatat rencana pengurangan besar, sementara subsidi pendidikan gratis memengaruhi pola penerimaan siswa di 19 dari 46 prefektur responden.
- Konsolidasi sekolah dinilai dapat memperluas kegiatan dan spesialisasi, tetapi berpotensi memperpanjang perjalanan siswa; jumlah remaja usia 15 tahun diproyeksikan turun 34 persen pada 2039.
Jakarta, IDN Times - Jepang diperkirakan akan menutup setidaknya 145 sekolah menengah atas (SMA) negeri yang dikelola pemerintah prefektur pada tahun ajaran 2040. Rencana ini merupakan bagian dari restrukturisasi pendidikan akibat penurunan angka kelahiran dan menyusutnya jumlah calon siswa di berbagai wilayah.
Berdasarkan survei Asahi Shimbun terhadap 47 pemerintah prefektur pada Mei-Juni 2026, sebanyak 17 prefektur berencana mengurangi jumlah SMA negeri. Angka penutupan berpotensi bertambah karena sejumlah daerah masih menyusun kebijakan, sementara perluasan subsidi biaya sekolah menengah juga dapat memengaruhi penerimaan siswa.
1. Rencana penutupan dan wilayah terdampak paling parah
Ilustrasi lapangan olahraga di sebuah sekolah di Jepang. (pexels.com/Boris Dahm) Dari total 3.196 SMA negeri tingkat prefektur pada tahun ajaran 2026, sebanyak 13 prefektur berencana menutup sedikitnya 41 sekolah hingga tahun ajaran 2030. Dalam proyeksi hingga 2040, sejumlah daerah memperkirakan akan mengurangi puluhan sekolah tambahan.
Prefektur Shizuoka mencatat rencana pengurangan terbesar, yakni 28-38 sekolah dari total 88 sekolah yang ada saat ini. Niigata menyusul dengan rencana penutupan 22 dari 86 sekolah, sedangkan Nagano berencana mengurangi 17 dari 81 sekolah. Di wilayah metropolitan, Saitama juga memperkirakan akan menutup 15-19 dari 131 sekolahnya. Sementara itu, 30 prefektur belum menetapkan target penutupan secara spesifik atau masih mempertimbangkan kebijakan restrukturisasi.
2. Subsidi pendidikan menjadi pertimbangan penerimaan siswa
Ilustrasi pelajar Jepang. (unsplash.com/Max Anderson) Proses penutupan sekolah ini beririsan langsung dengan kebijakan perluasan subsidi biaya sekolah memengah yang mulai berlaku pada tahun fiskal ini. Dari 46 prefektur yang merespons, sebanyak 19 wilayah mengakui kebijakan pendidikan gratis tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pola penerimaan siswa di sekolah negeri.
Meski demikian, respons antarwilayah sangat bervariasi dalam menghadapi krisis ini. Prefektur seperti Saga berkomitmen mempertahankan jumlah 35 sekolah saat ini, demi menjaga akses komunitas lokal. Sementara itu, wilayah lain seperti Wakayama menerapkan standar ketat berupa batasan minimal 4 hingga 8 kelas per tingkatan sebelum memutuskan langkah penggabungan dan penutupan.
3. Konsolidasi sekolah berpotensi tingkatkan fasilitas, tetapi persulit akses pendidikan
Ilustrasi pelajar Jepang. (unsplash.com/Egor Myznik) Pemerintah daerah menilai penggabungan sekolah dapat memperluas kesempatan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah. Serta, memperkuat identitas dan program spesialisasi masing-masing institusi. Kedua manfaat tersebut menjadi pertimbangan utama bagi 30 prefektur yang disurvei.
Namun, restrukturisasi juga berisiko menyulitkan akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah yang jauh dari pusat kota. Sebanyak 27 prefektur menyoroti kemungkinan bertambahnya jarak perjalanan siswa menuju sekolah setelah penutupan atau penggabungan dilakukan.
Dengan sebagian daerah masih menyusun rencana dan dampak subsidi yang belum sepenuhnya terukur, skala restrukturisasi pendidikan menengah Jepang hingga 2040 masih dapat berubah. Pemerintah prefektur menghadapi tantangan untuk menyesuaikan jumlah sekolah dengan penurunan populasi tanpa mengurangi akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas.
4. Populasi Jepang menurun 2,5 persen pada tahun 2020-2025
Potret Shibuya Crossing di Tokyo, Jepang. (pixabay/uniquedesign52) Kebijakan restrukturisasi ini didorong oleh proyeksi Kementerian Dalam Negeri Jepang yang memperkirakan jumlah remaja usia 15 tahun akan menyusut hingga 34 persen. Angka tersebut turun drastis dari sekitar 1,06 juta jiwa pada tahun fiskal 2024 menjadi hanya sekitar 700 ribu jiwa pada tahun fiskal 2039. Penurunan populasi ini menjadi kekhawatiran utama bagi 45 dari 47 prefektur di Jepang.
Pada akhir September, kementerian tersebut merilis data sensus yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Negeri Sakura secara keseluruhan, termasuk warga asing, adalah 122,9 juta jiwa per 1 Oktober 2025. Jumlah tersebut menyusut sebesar 3,17 juta jiwa atau 2,5 persen dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan ketiga berturut-turut dalam survei lima tahun yang dimulai sejak 1920.
Warga negara China menyumbang bagian terbesar dari penduduk asing, yaitu 24 persen. Lalu, diikuti oleh warga Vietnam sebesar 15,9 persen. Jumlah populasi Jepang secara keseluruhan terdiri dari 59,7 juta laki-laki dan 63,2 juta perempuan. Persentase penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 28,5 persen menjadi 29,4 persen, The Japan Times melaporkan.
