Kementerian HAM Kawal Proses Hukum Kasus Penganiayaan oleh Brimob di Maluku

Kunjungan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak korban, terutama terkait layanan medis dan pemulihan trauma. NK diketahui mengalami cedera berat pada tangan kanan hingga patah tulang dan masih menjalani perawatan intensif.

Selain memastikan layanan kesehatan, Kementerian HAM menegaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan perawatan korban. Biaya pengobatan NK saat ini ditanggung oleh Polda Maluku agar proses pemulihan tidak terhambat faktor administratif maupun finansial.

Dari sisi penegakan hukum, Kementerian HAM menyatakan akan mengawal penyelesaian kasus melalui dua jalur, yakni proses yudisial dan nonyudisial. Pendampingan ini mencakup pemantauan proses penyidikan serta pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan.

Langkah nonyudisial difokuskan pada pemulihan psikologis keluarga korban melalui konseling dan dukungan sosial, mengingat korban meninggal dunia dan satu korban lainnya masih menjalani perawatan. Pendekatan tersebut dilakukan bersamaan dengan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan berjalan terukur.

Kementerian HAM juga menekankan, setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) harus diproses secara transparan dan akuntabel, termasuk apabila melibatkan aparat penegak hukum. Pendampingan terhadap korban akan dilakukan hingga proses hukum selesai dan hak-hak dasar korban dinyatakan terpenuhi.

Penanganan ini menjadi bagian dari implementasi kewajiban negara dalam perlindungan korban sesuai mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan prioritas pada layanan kesehatan, pemulihan trauma, serta pengawalan proses hukum terhadap pelaku.