Kemkum HAM: Deddy Corbuzier Tak Minta Izin untuk Wawancara Eks Menkes

Rika enggan berkomentar lebih jauh soal pemberian sanksi bila ditemukan kekeliruan dari pihak Ditjen PAS atau Siti. Sebab, saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan. 

"Saya gak mau komentar lebih banyak lagi. Saat ini itu dulu. Lagipula kan semua pegawai di Kemenkum HAM sudah memberikan kinerja terbaik mereka selama masa pandemik yang memprihatinkan ini," tutur dia. 

Ia pun menjelaskan sebenarnya seorang napi boleh-boleh saja diwawancarai. Asal pihak yang ingin melakukan wawancara mengajukan izin kepada Ditjen PAS dan napi yang bersangkutan bersedia. 

"Kalau napinya tidak mau ya maka wawancara itu tidak bisa terjadi," kata Rika. 

Sementara, menurut Ahmad, Deddy telah menyampaikan kepada pihaknya soal permohonan mewawancarai kliennya. 

"Mas Deddy ajukan izin ke Ibu kok," kata Ahmad melalui pesan pendek ke IDN Times pada (24/5) kemarin. 

Kuasa hukum Siti, Ahmad Cholidin menyesalkan mengapa kliennya tiba-tiba sudah dipulangkan kembali ke Rutan Pondok Bambu pada (22/5) lalu. Padahal, ia dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena perlu untuk memeriksakan penyakit asma yang sudah lama dideritanya. 

Ahmad menduga pemulangan terburu-buru itu ada kaitannya dengan isi wawancara kliennya dengan Deddy. Ia pun mengecek ke pihak Kemenkum HAM alasan pemulangan kliennya dari rumah sakit. 

"Alasan pihak rutan membawa ibu kembali ke rutan karena ada surat dari pihak RSPAD yang menyatakan Siti Fadilah Supari sudah sembuh dan bisa dibawa pulang," tutur Ahmad melalui keterangan tertulis pada Minggu kemarin. 

Sejak awal ia meminta kepada pihak Kemenkum HAM agar memindahkan tempat penahanan Siti karena rutan Pondok Bambu dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak kuasa hukum, ada 50 napi di rutan tersebut yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Data itu berdasarkan tes swab yang dilakukan oleh pihak rutan. 

"Dengan kondisi seperti ini sudah bisa dipastikan penyebaran COVID-19 akan sangat cepat. Pihak warga binaan yang usianya di atas 70 tahun ada yang sudah dipulangkan atau dipindahkan tempat penahanannya," kata dia. 

Oleh sebab itu, ia turut meminta agar kliennya bisa dibebaskan lebih awal, kendati Siti merupakan napi kasus korupsi. Pembebasan napi kasus korupsi yang digagas oleh Menlum HAM Yasonna Laoly di tengah pandemik COVID-19 sempat mendapat tentangan dari publik. Presiden Joko "Jokowi" Widodo sampai harus menegaskan pemerintah tidak berencana membebaskan napi kasus korupsi di tengah pandemik ini. 

Siti divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 2017 lalu. Ia juga diwajibkan membayar denda senilai Rp200 juta.

Majelis hakim menilai eks Menkes itu terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan. Akibat perbuatannya itu, Siti menyebabkan negara merugi hingga Rp5,7 miliar. Pada saat KLB itu, Siti melakukan penunjukkan langsung PT Indofarma sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa. 

Selain itu, di ruang sidang, Siti juga terbukti menerima suap senilai Rp1,9 miliar. Tetapi, dalam wawancara bersama Deddy, Siti kembali membantah telah menerima suap. 

"Saya tidak menerima satu peser pun. Sementara, angka nilai Rp6 miliar itu adalah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat eselon II saya," tutur Siti di video yang sudah disaksikan lebih dari 3 juta viewers itu. 

Ia menilai ada ketidakadilan yang dialaminya. Sebab, pejabat eselon II yang ia klaim melakukan korupsi sudah membayar kerugian keuangan negara dan tak dihukum. 

"Sementara, saya dituduh sudah membantu dia dan malah dihukum," ujarnya lagi.