Kendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, KLHK Sosialisasikan RPPEG

Selain unit kerja terkait di lingkup KLHK, peserta yang hadir dalam sosialisasi ini sebagian besar ialah unsur pemerintah daerah, yaitu instansi pengelola lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu karena berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberikan mandat kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai dengan kewenangannya.

Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini ialah mengenai tata cara penyusunan RPPEG yang merupakan bagian dari rancangan peraturan menteri tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan RPPEG yang saat ini sedang dalam proses penetapan.

Diskusi interaktif terjadi dalam sosialisasi ini, antara lain terkait dengan ketersediaan data yang dibutuhkan untuk penyusunan RPPEG, instansi yang berwenang dalam menyusun RPPEG, sinkronisasi antara hierarki RPPEG (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), serta sinkronisasi terhadap rencana tata ruang wilayah.

Kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyusunan RPPEG tidak akan berhenti sampai di sini karena ke depan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK akan melakukan asistensi, supervisi, dan bimbingan teknis langsung ke beberapa provinsi dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat mempercepat penyusunan RPPEG di semua level pemerintah,” tutur Karliansyah.