Jakarta, IDN Times - Upaya Pemkab Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah.
Banyuwangi Raih Penghargaan, Dapat Tambahan 300 Unit Bedah Rumah

- Banyuwangi meraih penghargaan Terbaik I dari Kemendagri atas implementasi Program 3 Juta Rumah, berkat kebijakan, percepatan perumahan, tata kelola, inovasi, dan kolaborasi.
- Sebagai insentif, Banyuwangi menerima tambahan 300 unit bedah rumah senilai Rp20 juta per rumah, sehingga total bantuan yang akan diterima setidaknya mencapai 600 unit.
- Sejak 2019 hingga 2026, Banyuwangi telah menangani 6.434 RTLH melalui kolaborasi lintas pihak serta mempermudah MBR mengakses hunian baru lewat pembebasan BPHTB dan pengurusan PBG.
Apresiasi itu berupa penghargaan Terbaik I atas implementasi Program 3 Juta Rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (28/8/2026).
1. Kolaborasi dan inovasi perumahan berbuah insentif

Upaya Pemkab Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. (Dok. Pemkab Banyuwangi) Penilaian mencakup sejumlah aspek, mulai dari kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman, hingga inovasi yang mampu menghadirkan solusi hunian melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Alhamdulilah terima kasih kepada Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP). Dengan tambahan insentif ini, kian banyak rumah tak layak huni milik masyarakat yang diperbaiki," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (29/8/2026).
2. Banyuwangi bakal terima bantuan 600 unit bedah rumah

Upaya Pemkab Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. (Dok. Pemkab Banyuwangi) Banyuwangi mendapat insentif tambahan untuk bedah rumah warga pra sejahtera sebanyak 300 unit dengan nominal Rp 20 juta/rumah. Angka itu di luar kuota rutin bedah rumah yang diberikan oleh KPP.
"Jadi kita bakal mendapatkan bantuan bedah rumah setidaknya 600 unit seperti yang dijelaskan Pak Tito (Mendagri) semalam," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan kebijakan Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru. Pemkab juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya keluarga pra sekahtera.
3. Kolaborasi berbagai pihak percepat rehabilitasi RTLH

Upaya Pemkab Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. (Dok. Pemkab Banyuwangi) Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.
"Dalam program bedah rumah tersebut, Banyuwangi menggandeng banyak pihak mulai dunia usaha, komunitas, ASN, dalam program Banyuwangi Berbagi, untuk merenovasi ratusan rumah tak layak huni milik masyarakat miskin tiap tahunnya," jelas Ipuk.
Bersamaan itu, pemkab juga mendorong kebijakan memudahkan MBR mendapatkan hunian baru. Kemudahan itu di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama untuk pengembangan perumahan subsidi. (WEB)




















