Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Prasetyo mencontohkan masalah permukiman kumuh yang masih membayangi Jakarta. Oleh karena itu, Prasetyo memastikan DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi pengawasan dalam rapat badan anggaran.
"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara, namanya Johar dan Tanah tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," ujar Pras dalam keterangan, Kamis (25/4/2024).