Ketua DPRD DKI: Jakarta Belum Siap Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem

Pras pun menyoroti belum terealisasinya proyek sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur. Padahal, sodetan tersebut sudah direncanakan pada era pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, proyek normalisasi sungai yang belum dilanjutkan hingga sistem drainase tidak terkoneksi dengan baik sampai ke saluran air yang besar.

"Saya bukan menyalahkan atau tidak menyalahkan ya. Permasalahkan banjir itu kenapa teriak-teriak pas saatnya hujan. Pas sebelum hujan juga kan barang-barang yang dibeli banyak sekali ya alat-alat buat ngeruk tanah," kata Pras.

Ia meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan normalisasi sungai. Terutama, wilayah-wilayah yang mengalami penyempitan bibir sungai secara drastis seperti Kampung Pulo.

"Sekarang pak Anies mengatakan naturalisasi dan normalisasi, apa coba naturalisasi? Yang naturalisasi itu seperti di Pesanggrahan sana, karena tanahnya tidak pernah direklamasi masyarakat. Tapi kalau seperti Kampung Pulo ya harus normalisasi," kata dia.

Pras mengatakan normalisasi tidak kunjung dijalankan oleh Pemprov DKI dengan dalih mengutamakan naturalisasi. Padahal, menurutnya normalisasi bisa memperlancar aliran sungai karena lebar sungai menjadi lebih besar dan mencegah banjir.

Meski begitu, politikus PDIP tersebut mengaku tidak mau menyalahkan siapa pun terkait banjir, salah satu dampak cuaca ekstrem. Sebab menurutnya DPRD juga turut bertanggung jawab.

"Kita sebagai pemerintah daerah, saya juga bertanggung jawab. Tapi ini harus kerja sama semua pihak termasuk PPSU, pasukan biru dan lain-lain harus turun tangan untuk melakukan pembersihan kali-kali di Jakarta," tuturnya.