Ketua DPRD DKI Kekeh Layangkan Kembali Hak Interpelasi Formula E

Pras, begitu dia akrab disapa, beralasan menggunakan kembali hak interpelasi itu karena Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah mengeluarkan putusan dirinya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi.

Dia mengungkapkan pihaknya ingin mengetahui mengenai kucuran anggaran APBD 2019 senilai Rp560 miliar untuk pembayaran biaya komitmen kepada Formula E Operation (FEO).

"Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Pras menyatakan sidang paripurna interpelasi Formula E belum berakhir dan dapat kembali dilakukan.

Ia menjelaskan sidang paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 hanya ditunda yang artinya bisa kembali dilakukan kapanpun.

Politikus PDI Perjuangan itu kembali meyakinkan hak interpelasi atau memintai keterangan Pemprov DKI soal Formula E yang digulirkan 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi yakni PDIP dan PSI itu sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mempersilakan anggota DPRD DKI yang ingin melanjutkan interpelasi Formula E karena merupakan hak wakil rakyat.

"Prinsipnya kami negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan, silakan saja," kata Riza.

Meski begitu, lanjut dia, Pemprov DKI dan DPRD DKI memiliki hubungan yang baik sehingga ia berharap dapat didiskusikan atau melalui musyawarah.