Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Doli menjelaskan, tujuan utama bertemu Pratikno adalah silaturahmi.
"Silaturahmi saja, saya sudah lama gak ketemu dan belum lebaran. Kan Pak Mensesneg mitra Komisi II, jadi kemarin sama-sama masih sibuk, masih ada agenda, masih pulang kampung," ujar Doli di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Doli mengaku, salah satu yang dibahas adalah tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pembahasan itu penting karena sudah mulai masuk pada tahapan Pilkada Serentak 2024.
"Terus isu-isunya apa saja? Nah tadi misalnya kita membicarakan soal kemarin UU Pilkada, kan itu masih ada di pimpinan DPR," kata dia.
Pratikno dan Doli juga membahas evaluasi Pemilu 2024. Menurutnya, Komisi II DPR RI juga sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kan kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi, tinggal nanti masa sidang kan di hari pertama kita undang penyelanggara yang kemarin kita tunda, pemilunya kan salah satunya sudah selesai pilpresnya (sengketa di MK), tinggal pileg," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Doli mengaku tak membahas soal isu Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan masuk Golkar. Menurutnya, Partai Golkar terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.
"Jangankan seorang presiden, rakyat biasa saja masuk Golkar kita senangnya luar biasa. Tapi Golkar ini kan punya sebuah organisasi besar dan tua juga. Kita partai tertua sekarang di Indonesia tahun ini 60 tahun, dan kita bertahan sampai sekarang karena memang punya tradisi organisasi yang kuat, kaderisasi kuat semua roda organisasi ini berjalan karena ada aturan mulai dari AD/ART, peraturan organisasi, juklak semua di atur dan kita taat dengan itu," ujar Doli.
Menurutnya, Golkar juga tidak membicarakan di internal partai terkait pernyataan PDI Perjuangan yang sudah tidak mengakui Jokowi sebagai kadernya.
"Gak ada, itu internal masing-masing, kami menghargai kedaulatan otorita masing-masing parpol. Kebijakan apa yang diambil dari parpol lain kami gak mau masuk dalam ikut campur dalam putusan itu," imbuhnya.