Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengaku sempat 'ditodong' Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Hasyim Asy'ari, soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) PNS di KPU.
Hal itu terjadi ketika Jokowi baru sampai di acara konsolidasi nasional Pemilu 2024 di Istora Senayan, Sabtu (30/12/2023).
"Dan mohon maaf tadi waktu akan masuk ke hall ini saya ditanyakan Pak Ketua KPU, 'pak tukinnya gimana?' saya belum tanda tangan," kata Jokowi dalam sambutannya, Sabtu (30/12/2023).
Jokowi pun langsung menanyakan soal kenaikan tukin ke Menteri Sekretaris Negara. Ternyata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih menggodok aturan tersebut.
"Kemudian tadi langsung cek ke Mensetneg ini posisinya sedang berada dimana? ternyata masih di Menpan," ujarnya.
Alhasil, Jokowi belum bisa menjawabnya saat kegiatan konsolidasi KPU tersebut. Namun, dia menegaskan bakal berupaya kenaikan tukin KPU selesai Januari 2024.
"Jadi, saya belum bisa jawab pada pagi ini. Tapi, saya akan berusaha di Januari akan selesai. Urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu," katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri termasuk penyelenggara Pemilu untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Kepada seluruh aparat negara saya juga bolak-balik saya sampaikan, ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," kata Jokowi.
"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," lanjutnya.