Ketua PKS DKI Balas Pesan Suara Anies, Klarifikasi Deadline 4 Agustus

Anies sebelumnya mengakui, tenggat waktu 40 hari yang diberikan PKS tak pernah ada dalam pembahasan. 

Padahal Presiden PKS Ahmad Syaikhu, menurut Khoirudin, telah menyampaikan langsung ke Anies terkait keputusan PKS yang ingin mencalonkan Anies-Sohibul di Pilkada DKI Jakarta pada 20 Juni 2024.

Artinya, informasi ini telah tersampaikan kepada Anies lima hari sebelum deklarasi duet Anies-Sohibul yang dilakukan PKS di Grand Sahid Jaya Jakarta, pada 25 Juni 2024.

Namun, Khoirudin mengatakan, PKS telah mengingatkan bahwa partainya tidak bisa mengusung sendiri. Dengan demikian, PKS meminta Anies juga untuk memastikan NasDem dan/atau PKB ikut mengusung pasangan Anies-Sohibul.

"Kedua peristiwa ini Pak Anies menyambut positif dengan menjawab langsung ke Presiden PKS maupun via rekaman dari Spanyol yang diunggah di Medsos," kata Khoirudin.

Khoirudin lantas membantah tenggat waktu 4 Agustus yang disampaikan Presiden PKS dan PIC itu bukan soal tenggat waktu persetujuan duet Anies-Sohibul. Tetapi, bagaimana Anies mendapat kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti NasDem dan/atau PKB.

"Agar Pak Anies dan Pak Sohibul Iman dapat didaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur Jakarta. Karena sejak awal tentu Pak Anies paham bahwa sekalipun PKS dengan 18 persen perolehan kursi DPRD jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta tahun 2024, tapi belum bisa sendirian mencalonkan gubernur," bebernya.

"Tidak seperti saat PKS menang pileg di Jakarta tahun 2004 yang lalu saat itu PKS menang dengan 24 persen sehingga bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara sendirian," lanjut dia.

Lebih jauh, Khoirudin menjelaskan, Presiden PKS telah secara terbuka meminta Anies agar berusaha mendapatkan tambahan dukungan supaya tetap bisa berlayar pada Pilkada DKI 2024.

Bahkan, kata dia, Syaikhu telah berupaya agar Anies-Sohibul bisa mendapatkan dukungan dari parpol lain, seperti NasDem, Perindo, PSI, PKB bahkan Gerindra. 

"Tetapi sampai melewati tanggal 4 Agustus, ketika PSI dan PKS menanyakan hasil perjuangan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian dari Nasdem dan atau PKB untuk mencalonkan Pak Anies, ternyata Pak Anies belum bisa mendapatkan kepastian," kata dia.

Di sisi lain, kata dia, dari Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Waketum PKB Jazilul Fawaid pada akhir Juli dan awal Agustus menyampaikan pernyataan terbuka yang mengisyaratkan partainya tak melanjutkan dukungan ke Anies.

"Demikianlah fakta yang juga di PKS sampaikan yang juga didapatkan sementara saya Khoirudin pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Sohibul Iman maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS," kata dia.

"Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut malah menyampaikan keinginan Pak Anies untuk netral," lanjutnya.

Dalam rekaman suara itu, Khoirudin lantas mengungkit peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana saat itu PKS rela menarik kadernya, Mardani Ali Sera dari pencalonan demi mendukung Anies Baswedan.

"Pak Anies tentu masih ingat bahwa demi mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dalam Pilgub di Jakarta tahun 2017, PKS rela berkorban dengan menarik pencalonan kader utamanya yaitu Pak Mardani Ali Sera," kata dia.

Tak hanya itu, Khoirudin menjelaskan, ketika Sandiaga Uno mundur dari Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, menyatakan bahwa jatah kursi wakil gubernur akan diisi kader PKS. 

"Ketika PKS tidak juga mendapatkan haknya itu, PKS tetap menjadi kawan Pak Anies hingga selesai Husnul Khotimah sebagai Gubernur Jakarta. Dan bahkan mengusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 bersama NasDem dan PKB," kata Khoirudin.

Terakhir, Khoirudin menegaskan, PKS sepakat dengan Anies bahwa perjuangan untuk mewujudkan Jakarta dengan tagline "maju kotanya, bahagia warganya" perlu terus diperjuangkan bagi siapapun pemimpin yang akan terpilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 lalu.

Terlebih, Jakarta kata dia sekarang tidak lagi absolut disebut sebagai DKI Jakarta tetapi menjadi DKJ paska adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Maka mari bersama-sama sebagai sahabat dan sesama warga Jakarta mari menguatkan ukhuwah menjauhkan fitnah dan menghidupkan demokrasi dengan saling menghormati," kata dia.