Koalisi Sipil Desak Komcad ASN Disetop, Kematian Vanreko Diusut Tuntas

Sementara, Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menduga kuat proses rekrutmen ASN untuk ikut program komcad dilakukan bukan secara sukarela. Dugaan itu menguat lantaran terdapat surat dari Menteri PAN RB mengenai rekomendasi dari atasan agar ASN ikut program latihan dasar militer di komcad. Kemudian, ada target ASN dari berbagai kementerian yang ikut mencapai 4.000 orang per tahun.

"Ada instruksi berjenjang, ada surat dari Menpan RB terkait rekomendasi dari atasan, ada target di mana jumlahnya mencapai 4.000 peserta, ada poin soal kenaikan karier atau jenjang karier yang didapat setelah ikut Komcad. Ini menunjukkan tidak sepenuhnya ASN yang ikut Komcad, karena sukarela ingin ikut," ujar Hussein ketika memberikan keterangan pers di kantor Imparsial pada Selasa.

Hussein mengatakan, rekomendasi dari atasan merupakan perintah bagi ASN agar ikut. Dia memahami dugaan itu akan dibantah dengan penggunaan istilah 'arahan dari atasan' bukan perintah. Namun, maknanya tetap sama.

"Arahan dalam konteks atasan dan bawahan itu adalah relasi kuasa. Itu yang membuat orang-orang ini tidak bisa menolak dan dengan sendirinya komcad yang ikut upacara penutupan itu tidak dilakukan secara sukarela," ujar dia.

Selain itu, tidak ada jaminan ASN yang menolak ikut komcad tak akan terpengaruh kariernya di masa depan. Itu sebabnya Hussein mendesak instansi asal masing-masing ASN dan Kementerian Pertahanan membuka formulir persetujuan yang diteken sebelum ikut pelatihan dasar militer.

"Itu bagian dari hak asasi manusia. Jangan-jangan gak ada consent form tersebut," kata dia.

Sementara, Kementerian Pertahanan belum merespons ketika ditanyakan mengenai formulir persetujuan tersebut.

Poin serupa juga disoroti oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, yang menduga keikutsertaan ASN di dalam program komcad bukan dilandasi sukarela. Isnur turut menyinggung surat dari Kementerian PAN RB agar atasan di masing-masing kementerian memberikan rekomendasi supaya ASN ikut program komcad dan digembleng selama lebih dari satu bulan.

Padahal, kata Isnur, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, individu yang ikut komcad harus atas keinginan sendiri atau sukarela. Sebab, komcad bukan wajib militer.

"Jadi, harusnya (jumlah peserta komcad) tidak ditarget dong. Ini kan ditarget, setiap tahun 4.000 (peserta). Sementara, hingga tahun 2026, sudah ada 50 ribu anggota. Kalau komcad bersifat sukarela maka semua orang mengajukan bukan penunjukkan oleh atasan," ucap dia.

Itu sebabnya aturan-aturan teknis yang menjadi turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2019 mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 hingga Peraturan Menhan Nomor 4 Tahun 2021, jelas menunjukkan komcad bukan program sukarela.

"Ini merupakan pembangkangan aturan turunan dari UU tahun 2019. Kemudian, ikut difasilitasi pula oleh Kemenpan RB, di mana rekomendasi atasan untuk mengikuti komcad itu menjadi penghitungan dalam masa karier. Artinya, ketika ASN ini menolak ikut bisa berdampak terhadap kariernya," kata dia.

Isnur menegaskan, komcad merupakan pelatihan paksa dan menyerupai dengan wajib militer.

"Ini wajib militer dalam wajah berbeda," ujar dia.

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan komcad. Namun, dia tidak menyebut secara lugas poin di tahapan mana yang akan dievaluasi. Sementara, Kemhan mengeklaim seleksi kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Itu (seleksi kesehatan) akan menjadi evaluasi untuk melihat mana-mana yang perlu dimantapkan atau diperbaiki," ujar Gabriel di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa.

Dia mengatakan, seleksi kesehatan bagi semua ASN yang mengikuti program komcad sudah sesuai prosedur. Namun kasus yang terjadi akan dijadikan bahan evaluasi.