Koalisi Sipil Desak Prabowo Batalkan KKRI Jadi Ekskul Bagi Siswa SMA

Lebih lanjut, kata Isnur, bukan kali ini saja pemerintahan Prabowo membuat kebijakan menyusupkan militer ke dalam bidang pendidikan. Sebelum KKRI dimasukan ke dalam ekskul di SMA, sudah ada kebijakan pengiriman siswa yang dianggap nakal untuk dididik di barak militer. Selain itu, ada pula pelibatan TNI dalam pembekalan calon dan penerima beasiswa LPDP.

"Rangkaian ini menunjukkan perluasan fungsi pembinaan militer di ruang pendidikan," katanya.

Ia juga menggaris bawahi aksi bela negara tidak sama dengan pendidikan atau pembinaan militer. Di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan setiap warga negara memang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara, di pasal 30 ayat (1) menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Isnur mewanti-wanti rumusan itu dilaksanakan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan itu, kata Isnur, tidak dengan sendirinya mewajibkan setiap warga mengikuti satu bentuk pembinaan bercorak militer.

Koalisi turut mengatakan pembinaan kesadaran bela negara, pelatihan dasar kemiliteran dan pembentukan komponen cadangan merupakan rezim kegiatan yang berbeda. Sehingga, tak boleh dipersamakan tanpa pemeriksaan terhadap dasar hukum dan karakter masing-masing.

"Dengan demikian, kewajiban bela negara harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, HAM, perlindungan anak dan tujuan pendidikan nasional," tutur dia.

Lewat pernyataannya, koalisi masyarakat sipil juga menggaris bawahi sekolah tak boleh menjadi sarana perluasan basis sosial dan kelembagaan sektor pertahanan. Kedisiplinan, nasionalisme dan tanggung jawab sosial tetap dapat dibangun dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan, memperluas pengabdian masyarakat dan membuat pendidikan demokrasi lebih substantif.

"Menyerahkan pembentukan karakter siswa kepada institusi militer mengaburkan pendidikan warga negara dengan pembinaan militer dan berisiko jadi pola kebijakan permanen," kata Isnur mewakili koalisi.

Oleh sebab itu, koalisi sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pelaksanaan ekstrakurikuler KKRI di sekolah-sekolah. Mendikdasmen, Abdul Mu'ti juga didesak mencabut Keputusan Menteri nomor 136 tahun 2026 yang dijadikan dasar kebijakan memasukan KKRI menjadi ekskul di sekolah.

"Presiden harus batalkan pelaksanaan ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia di sekolah-sekolah," tutur Koalisi.

Mereka juga meminta Kementerian Pertahanan untuk menyetop perluasan program KKRI ke lingkungan pendidikan sipil dan seluruh kegiatan yang melibatkan personel serta struktur TNI di sekolah. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto juga diharapkan bisa menyetop keterlibatan institusional dalam kegiatan pendidikan siswa di sekolah termasuk kegiatan KKRI.

Sebelumnya, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Gabriel Lema, menegaskan, peserta didik yang ikut ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) tak harus jadi tentara. Sebab, KKRI adalah wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab dan kepemimpinan sebagai warga negara.

"Saya ingin menegaskan bahwa menjadi anggota korps kadet, saya tekankan lagi, bagi adik-adik, menjadi anggota korps kadet ini bukan harus menjadi seorang prajurit, no! KKRI adalah wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai warga negara," kata Gabriel di Jakarta Timur pada Rabu kemarin.

Dia mengatakan, kegiatan KKRI tidak akan membatasi cita-cita para peserta didik. Justru, lewat KKRI akan menjadi kekuatan agar tetap bisa berkarya dan memberikan pengabdian terbaik sesuai bidangnya masing-masing.