Kolaborasi ESDM-BPS Hadirkan Data Akurat untuk Subsidi LPG, BBM, dan Listrik

14 Okt 2025, 20:34 WIB

WhatsApp Image 2025-10-14 at 21.05.36.jpeg

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama dalam penyediaan dan pengolahan data penerima subsidi sektor energi. (Dok. Kementerian ESDM)

Intinya sih...

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya peran BPS dalam menjaga akurasi dan transparansi data yang disajikan kepada publik.
Penandatanganan MoU menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional yang berbasis data.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan sinergi antara Kementerian ESDM dan BPS.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama dalam penyediaan dan pengolahan data penerima subsidi sektor energi. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis menuju penerapan kebijakan satu data nasional, khususnya untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kerja sama tersebut dituangkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga, yang mencakup kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta pertukaran dan pemanfaatan data. Tujuannya, memperkuat akurasi dan integrasi data sebagai acuan utama dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM.

1. Pentingnya peran BPS dalam menjaga akurasi dan transparansi data

Menteri ESDM, Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya peran BPS dalam menjaga akurasi dan transparansi data yang disajikan kepada publik.

“Dengan senang hati, hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya,” ujar Bahlil.

Ia juga meminta agar BPS tidak hanya fokus pada data makro, melainkan turut membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data di sektor energi dan sumber daya mineral.

“Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM, dan listrik,” tambahnya.

2. Langkah strategis memperkuat sistem statistik nasional yang berbasis data

Transformasi Digital Administrasi Publik, Dinas Komunikasi & Informatika Statistik & Persandian Provinsi Papua Tengah

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional yang berbasis data.

“Kolaborasi ini dilaksanakan untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencana dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data,” ujarnya.

Amalia menambahkan, BPS kini berfokus pada visi menghasilkan data statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak.

“Visi kami di BPS saat ini adalah menghasilkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak. Untuk itu kami membutuhkan data dari berbagai sumber dan bertanggung jawab memastikan bahwa data dan statistik yang dihasilkan BPS bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk pengambilan kebijakan berbasis data,” jelasnya.

3. Tonggak penting bagi penguatan sinergi antara Kementerian ESDM dan BPS

Jaringan pipa gas. (Dok. Kementerian ESDM)

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan sinergi antara Kementerian ESDM dan BPS.

Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berkomitmen membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat, terpadu, dan berkesinambungan, sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional berbasis bukti (evidence-based policy). (WEB)