Komdigi Bisa Verifikasi Langsung Konten Bahaya Pornografi dan Judi Online

18 Nov 2025, 23:20 WIB

Lia Hutasoit

Media Briefing di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Sinkronisasi dengan ISP untuk penanganan cepat konten pornografi dan judi online
Koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk konten di luar kategori tersebut

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sambar, mengatakan, pihaknya dapat memverifikasi langsung sejumlah konten sebagai tindakan terhadap konten berbahaya di ruang digital. Contohnya konten pornografi dan judi online.

Dia mengatakan, mekanisme penindakan terhadap konten berbahaya di ruang digital sudah berjalan dan terus diperkuat. Meski demikian, sebagian lainnya harus melalui verifikasi aparat penegak hukum sebelum ditindak.

“Mekanismenya sudah ada. Nah, untuk konten-konten yang mengandung pornografi, judi online, itu bisa kami lakukan verifikasi sendiri,” ujar Alexander saat ditemui dikawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

1. Sinkronisasi dengan para penyedia layanan internet (ISP)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar dalam konferensi pers di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025). (IDN Times/Rachel Kathryn).

Dia mengatakan, tidak semua kategori konten diproses dengan cara yang sama. Untuk dua jenis konten prioritas, yakni pornografi dan judi online, Komdigi bisa melakukan pengecekan dan penindakan lebih cepat.

“Setelah menemukan lalu verifikasi dan ini benar ada pelanggaran terkait dengan pornografi atau judi online. Kalau itu media sosial, kita akan minta ke platform untuk di-takedown. Kalau dia adalah website, itu akan masuk ke sistem pemblokiran kita,” kata dia.

Alexander menambahkan, proses pemblokiran dilakukan melalui sinkronisasi dengan para penyedia layanan internet (ISP).

“Dan itu akan disinkronisasi oleh internet service provider. Jadi kan dia berbasiskan domain name atau IP address sehingga masuk ke sistem kita, pihak ISP kemudian melakukan sinkronisasi dan dilakukan pemblokiran,” ujar dia.

2. Selain konten pornografi dan judi online harus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum

Ilustrasi pornografi (IDN Times/Sukma Shakti)

Namun, untuk konten-konten di luar kategori pornografi dan judi online, mekanisme penanganannya berbeda. Alexander mengatakan, hal itu perlu dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

“Kalau konten yang lain, itu harus melalui verifikasi kepada kementerian terkait, utamanya para penegak hukum. Jadi, di luar judi online, di luar pornografi, itu kami harus meminta rekomendasi dari aparat penegak hukum khususnya," kata dia.

Menurut dia, setiap permintaan takedown terhadap konten media sosial yang dibuat, pengguna harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan aparat terkait.

“Sehingga apa yang kita minta ke platform, kalau itu adalah user-generated content atau media sosial, itu pasti sudah melalui verifikasi oleh aparat penegak hukum, bersama-sama dengan aparat penegak hukum,” kata dia.

3. Sebut koordinasi berlangsung intensif setiap hari

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar dalam konferensi pers di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025). (IDN Times/Rachel Kathryn).

Alexander memastikan, pihaknya bekoordinasi secara intensif setiap hari.

“Kita mempercepat mekanismenya, ini setiap hari kita ketemu secara online, walaupun pertemuannya secara online dengan seluruh aparat penegak hukumnya ada,” ujar dia.

Dia mengatakan, pertemuan itu melibatkan berbagai instansi. Mulai dari Bareskrim, Baintelkam Polri, BSSN, hingga Menko Polkam.

"Setiap pagi kita ada rapat, menerima laporan dari mereka, kita verifikasi bersama-sama, dan ditetapkan, ya, ini melanggar ketentuan, ini kita majukan. Permintaan takedown, kalau dia adalah konten media sosial atau dia masuk ke sistem pemblokiran kalau dia adalah domain name," kata dia.