Kominfo Terapkan Pinjam Pakai Lahan buat Bangun BTS di 7.904 Lokasi

14 Des 2021, 10:15 WIB

Teknisi melakukan perawatan perangkat Base Transceiver Station milik XL Axiata (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Jakarta, IDN Times - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menjelaskan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.

“Target kita ke depan membangun (BTS di) 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, dikutip Selasa (14/12/2021).

1. Skema pinjam lahan kerja sama dengan pemerintah daerah

Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif dalam agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (13/12/2021). (dok. Kemkominfo)

Anang mengatakan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition. Namun demikian, Pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk terobosan.

“Lahannya tetap milik lahan pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana. Mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi 2021 kita selesaikan 4.200 targetnya, di tahun 2022 sisanya 3.704. Seluruhnya skema pinjam pakai lahan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” katanya.

2. Pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB

Default Image IDN

Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Lokasinya (posisi menara BTS) berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut,” kata dia.

2. Sudah membangun 1.682 BTS dari sistem pinjam lahan

Telkomsel mengoperasikan 12.300 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Sumbagsel hingga kuartal tiga 2021. (IDN Times/Istimewa).

Skema pinjam pakai lahan dijelaskan Anang sudah membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya. Menurutnya, skema itu sangat cepat diterapkan untuk mengejar target pembangunan.

“Bisa dibayangkan kalau skema akuisisi lahan biasanya prosesnya bisa berlarut-larut, bahkan banyak hal terkait kepemilikan lahan yang belum jelas. Dengan ikut serta dan peran Pemda untuk menyiapkan lahan ini, terbukti hingga kini tidak ada permasalahan yang cukup berarti,” kata dia.

Kominfo menargetkan pada akhir tahun 2021 sebanyak 4.200 BTS selesai dibangun. Menurut Dirut Anang Latif, hingga kini perkembangan pembangunan BTS telah mencapai sekitar 60-70 persen. Dari 9.113 blank spot di daerah 3T Kominfo menargetkan semuanya selesai di akhir 2022, termasuk 3.345 non 3T ditargetkan juga selesai di akhir 2022.