Komisi I DPR Dukung Evaluasi Nasib Prajurit TNI dalam Misi UNIFIL

07 Apr 2026, 12:24 WIB

Amir Faisol

Komisi I DPR Dukung Evaluasi Nasib Prajurit TNI dalam Misi UNIFIL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto. (Dok. DPR RI).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komisi I DPR mendukung langkah tegas pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di misi UNIFIL setelah tiga anggota gugur, demi mengutamakan keselamatan pasukan perdamaian Indonesia.
Anton Suratto menegaskan pasukan Indonesia hadir untuk menjaga perdamaian, bukan berperang, serta menuntut perlindungan hukum internasional bagi peacekeeper yang kini menghadapi eskalasi konflik di Lebanon.
SBY mendukung langkah Presiden Prabowo meminta PBB menjelaskan insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI dan menekankan pentingnya investigasi transparan agar hasilnya dapat diterima secara rasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

29 Maret 2026

Insiden pertama terjadi dalam misi UNIFIL di Lebanon yang menyebabkan gugurnya salah satu prajurit TNI.

30 April 2026

Insiden kedua kembali terjadi di wilayah misi UNIFIL dan menewaskan dua prajurit TNI lainnya.

4 April 2026

Jenazah tiga prajurit TNI yang gugur tiba di Tanah Air dan dimakamkan di taman makam pahlawan di dua lokasi berbeda.

5 April 2026

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto meminta penjelasan dari PBB atas insiden UNIFIL melalui akun X miliknya.

7 April 2026

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Suratto menyatakan dukungan terhadap evaluasi nasib prajurit TNI dalam misi UNIFIL serta mendesak langkah tegas demi keselamatan pasukan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap evaluasi nasib prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon setelah tiga prajurit gugur dalam dua insiden berbeda.
Who?
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Suratto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Where?
Insiden terjadi di wilayah operasi misi UNIFIL Lebanon, sementara pernyataan dan koordinasi berlangsung di Jakarta, Indonesia.
When?
Dua insiden penyerangan terjadi pada 29 Maret dan 30 April 2026. Jenazah ketiga prajurit tiba di Indonesia pada 4 April 2026 dan dimakamkan keesokan harinya.
Why?
Dukungan evaluasi diberikan untuk menjamin keselamatan prajurit TNI yang bertugas di daerah rawan konflik dan menuntut akuntabilitas atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
How?
Pemerintah didorong mengambil langkah tegas seperti pemindahan lokasi penugasan atau penghentian sementara misi, serta meminta investigasi resmi dari PBB terkait penyebab insiden tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tiga tentara Indonesia meninggal waktu jaga damai di Lebanon. Pak Anton dari DPR bilang pemerintah harus cepat lindungi tentara, bisa pindah tempat atau berhenti dulu misinya biar aman. Pak SBY juga setuju dan minta PBB jelaskan kenapa ada serangan itu. Sekarang jenazah para tentara sudah dibawa pulang dan dimakamkan di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Dukungan Komisi I DPR dan Presiden ke-6 RI terhadap evaluasi misi UNIFIL menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi prajuritnya sekaligus menjaga komitmen pada nilai kemanusiaan. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral dan politik Indonesia untuk memastikan pasukan perdamaian tetap menjalankan mandatnya dengan aman, terhormat, dan sesuai prinsip hukum internasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton Suratto, mendukung pemerintah mengambil langkah tegas terhadap nasib prajurit TNI yang masih bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah tiga prajurit gugur.

Dia mengatakan, tindakan tegas perlu diambil untuk mengutamakan keselamatan prajurit. Misalnya, pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan TNI. Dia pun sependapat dengan sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit kita," kata Anton kepada jurnalis, saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).

1. Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang

potret prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL (commons.wikimedia.org/Indonesian Navy)

Anton turut mengecam keras setiap bentuk serangan yang mengancam keselamatan pasukan perdamaian. Dia mengatakan, insiden tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional dan mencederai mandat kemanusiaan yang diemban oleh UNIFIL.

Menurut dia, pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik.

"Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik," kata dia.

2. Pasukan penjaga perdamaian harus dapat perlindungan

Prajurit TNI ketika bertugas di UNIFIL. (Dokumentasi TNI AD)

Menurut Anton, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran operasi militer. Ini sejalan dengan prinsip hukum humaniter internasional.

Diaa juga menyoroti instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar prajurit berlindung di bunker. Kondisi ini menunjukkan, wilayah tersebut berkembang menjadi zona rawan dengan eskalasi konflik yang tinggi.

Hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi, pemindahan lokasi, termasuk opsi penarikan pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya di luar negeri.

Di sisi lain, dia mengatakan, peran aktif Dewan Keamanan PBB menjadi sangat krusial untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.

"Memastikan akuntabilitas atas insiden yang terjadi, serta meninjau ulang mandat dan mekanisme perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian," kata dia.

3. SBY dukung Prabowo minta penjelasan PBB

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Dok/Istimewa)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk meminta penjelasan dari PBB soal penyebab insiden yang terjadi di misi UNIFIL Lebanon pada pekan ini.

Tiga prajurit TNI gugur dalam dua insiden berbeda yang terjadi pada 29 Maret dan 30 April 2026. Mereka adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Fahrizal Rhomadhon.

"Indonesia berhak untuk itu (investigasi yang serius, jujur dan adil). PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun terjadi. Akibatnya jatuh korban jiwa dan luka-luka dari peacekeeper dari Indonesia," tulis SBY lewat akun X-nya, Minggu (5/4/2026).

Dia menyadari investigasi dalam situasi pertempuran yang dinamis tidak mudah. Namun investigasi itu, kata SBY, tetap dapat dilakukan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal. Istilah yang dipakai SBY acceptable dan believeable narrative.

Ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur tiba di Tanah Air pada Sabtu, 4 April 2026, dan dimakamkan di taman makam pahlawan di dua lokasi berbeda pada hari ini.