RI Diminta Tarik TNI dari UNIFIL, Pakar: Mau Berapa Orang Lagi Mati?
- Tia Mariatul Kibtiah mendesak pemerintah menarik seluruh pasukan TNI dari misi UNIFIL setelah tiga prajurit gugur akibat serangan militer Israel dan delapan lainnya terluka.
- Ia juga meminta pembatalan rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza karena dinilai berisiko tinggi serta dapat merusak posisi Indonesia sebagai negara nonblok di mata dunia.
- Meski ada desakan penarikan, TNI tetap akan mengirim 756 prajurit untuk rotasi misi UNIFIL pada Mei 2026, sementara negara lain seperti Malaysia menunda operasi pasukannya.
Jakarta, IDN Times - Akademisi dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah, mendorong pemerintah segera menarik semua pasukan TNI yang masih tersisa di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Rekomendasi itu diusulkan Tia merespons gugurnya tiga prajurit TNI dalam dua insiden terpisah, yakni pada 29 Maret dan 30 Maret 2026. Ia yakin dua insiden itu dipicu serangan militer Israel, bukan kelompok Hizbullah.
"Sekarang apa solusinya? Mau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) diminta bertanggung jawab untuk peacekeeping kita? PBB saja tidak menunjukkan tanggung jawabnya ketika Israel menewaskan hampir 80 ribu penduduk Palestina," ujar Tia ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Minggu (5/4/2026).
"PBB itu lembaga ompong, karena mayoritas funding berasal dari Amerika Serikat. Di konflik lainnya mulai dari Sudan, Yaman, hingga Suriah. Ada peran PBB di situ? Apalagi urusan peacekeeping," lanjutnya.
Selain tiga prajurit yang gugur, saat ini masih ada delapan anggota TNI lainnya yang terluka. Menurut Tia, sangat disayangkan bila prajurit TNI mati sia-sia lantaran tak mendapatkan perlindungan maksimal dari PBB. Sebab, keberadaan mereka di Lebanon selatan untuk menjaga perdamaian bukan aktif ikut berperang.
"Mereka yang gugur itu anak-anak muda yang tangguh dan hebat. Di masa depan, mereka akan menjaga kita. Jadi, jangan sampai mati sia-sia," tutur dia.
1. Prajurit TNI datang untuk menjaga perdamaian namun dibunuh Israel
Lebih lanjut, Tia mengatakan, yang terjadi saat ini yaitu ratusan prajurit TNI ditugaskan di misi UNIFIL, dan berisiko besar dibunuh militer Israel. Sebab, Israel tak peduli terhadap keberadaan para penjaga perdamaian dari berbagai negara di bawah bendera UNIFIL.
Namun, situasi semakin runyam karena Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya hanya mengutuk insiden di UNIFIL. Tetapi Prabowo tak berani menunjuk hidung Israel sebagai pelaku dari dua serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI itu.
"Padahal, pelaku (serangan) sudah jelas. Hanya mengucapkan bela sungkawa. Untuk apa lagi Menlu meminta dilakukan investigasi. Yang harusnya dilakukan mengutuk Israel dan mempertanyakan mengapa membunuh pasukan UNIFIL," katanya.
Tia memprediksi korban jiwa akan bertambah banyak bila prajurit TNI tak segera ditarik dari misi UNIFIL. Sebab, militer Israel tak peduli sasarannya adalah penjaga perdamaian dari PBB.
"Mau nunggu berapa orang lagi yang akan mati (baru pasukan ditarik)?" tegasnya.
2. Pemerintah juga diminta batalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza
Melihat situasi yang terjadi di Lebanon selatan, Tia juga menyarankan pemerintahan Prabowo agar mengurungkan rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza di bawah payung Board of Peace (BoP). Menurutnya, isu di Gaza lebih sensitif dibandingkan permasalahan pasukan perdamaian di misi UNIFIL, apalagi prajurit TNI berpeluang bakal berhadap-hadapan dengan kelompok Hamas di Gaza.
"Harusnya janganlah (kirim 8.000 pasukan). Ini kan sudah terjadi begini di misi UNIFIL. Untuk apa lagi kirim pasukan ke Gaza? Mau menyerahkan nyawa lagi?" tanya dia.
Menurut Tia, tak ada efek yang signifikan bagi Palestina dengan adanya keberadaan Indonesia di BoP. Palestina tetap tidak akan merdeka, seandainya Prabowo memutuskan hengkang dari BoP. Di sisi lain, kata dia, dunia internasional memandang Indonesia kini sudah memihak kubu Amerika Serikat (AS).
"Masalahnya, bagi beberapa pihak, kita sekarang memihak satu blok. Sudah tak lagi menjadi negara nonblok. Branding kita adalah negara nonblok jadi hilang," tutur dia.
Itu pula, kata Tia, yang menyebabkan Iran hingga kini belum memberikan jaminan keamanan bagi dua kapal Pertamina untuk melewati Selat Hormuz. "Padahal, relasi diplomatik Indonesia dan Iran sudah baik dan berlangsung 70 tahun," imbuhnya.
3. Indonesia tetap kirim 756 prajurit TNI ke misi UNIFIL Lebanon
Sementara, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, mengatakan pihaknya tetap akan memberangkatkan 756 prajurit TNI untuk rotasi pasukan perdamaian di misi UNIFIL. Rencananya ratusan prajurit TNI itu akan diberangkatkan pada akhir Mei 2026.
"Tanggal 22 Mei ini rencana rotasi akan segera dilaksanakan sesuai dengan waktu penugasan satu tahun. Kan sudah satu tahun lebih pasukan yang sebelumnya berada di sana," ujar Iwan di Cimahi, Bandung, Kamis, 2 April 2026.
Keputusan tetap mengirim pasukan ke misi UNIFIL menjadi tanda tanya, sebab tiga prajurit TNI gugur akibat serangan militer Israel. Tiga prajurit itu gugur dalam dua insiden berbeda, sedangkan delapan prajurit TNI lainnya terluka dan masih mendapat perawatan di rumah sakit.
Padahal, Pemerintah Malaysia sudah memerintahkan pasukannya di UNIFIL, agar menghentikan sementara semua kegiatan operasional usai gugurnya tiga prajurit TNI.
