Anggota DPR Usul Opsi Penarikan TNI dari UNIFIL usai 3 Prajurit Gugur
- Anggota DPR Oleh Soleh meminta pemerintah dan Komisi I DPR membahas serius gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon, termasuk opsi penarikan pasukan dari misi UNIFIL.
- Oleh Soleh menilai insiden ini sebagai tamparan keras bagi Indonesia dan menekankan pentingnya evaluasi keamanan sebelum mengirim pasukan ke wilayah konflik internasional.
- Presiden ke-6 RI SBY mendukung langkah Presiden Prabowo meminta penjelasan PBB terkait insiden UNIFIL serta menegaskan perlunya investigasi yang jujur dan dapat dipercaya.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta pemerintah serius membahas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon, bersama Komisi I DPR. Salah satunya tekait opsi penarikan pasukan dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Menurut Oleh Soleh, insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus ditangani secara komprehensif dan transparan.
“Ini bukan sekadar insiden biasa. Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian adalah persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Selasa (6/4/2026).
1. Jadi momentum evaluasi menyeluruh terkait UNIFIL
Karena itu, Oleh Soleh, masalah tersebut perlu dibahas khusus antara pemerintah dengan Komisi I DPR. Dalam pembahasan itu akan muncul sejumlah opsi yang bisa dilakukan.
"Salah satunya, kemungkinan penarikan seluruh prajurit TNI dari misi UNIFIL. Intinya, penugasan ini harus dievaluasi secara serius menyusul gugurnya tiga prajurit kita,” kata dia.
Ia menyatakan, serangan yang diduga dilakukan oleh pihak Israel terhadap prajurit TNI tersebut harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon.
2. Jadi tamparan keras bagi Indonesia
Lebih jauh, Oleh Soleh menilai kasus ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia terkait keterlibatannya dalam misi perdamaian internasional, termasuk dalam kerangka Board of Peace (BoP).
Ia mengingatkan, jika Indonesia mengirim pasukan melalui skema tersebut ke wilayah konflik lain seperti Gaza, maka risiko serupa tidak dapat diabaikan.
“Ke depan, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan prajurit sebelum memutuskan keterlibatan dalam misi perdamaian di wilayah konflik aktif,” kata Oleh Soleh.
3. SBY dukung Prabowo minta penjelasan PBB
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk meminta penjelasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal penyebab insiden yang terjadi di misi UNIFIL Lebanon pada pekan ini.
Tiga prajurit TNI gugur dalam dua insiden berbeda yang terjadi pada 29 Maret dan 30 April 2026. Mereka adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Fahrizal Rhomadhon.
"Indonesia berhak untuk itu (investigasi yang serius, jujur dan adil). PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun terjadi. Akibatnya jatuh korban jiwa dan luka-luka dari peacekeeper dari Indonesia," cuit pria yang akrab disapa SBY itu, Minggu (5/4/2026).
Ia menyadari investigasi dalam situasi pertempuran yang dinamis tidak mudah. Tetapi investigasi itu, kata SBY, tetap dapat dilakukan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal. Istilah yang dipakai SBY acceptable dan believeable narrative.
Ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur tiba di Tanah Air pada Sabtu, 4 April 2026, dan dimakamkan di taman makam pahlawan di dua lokasi berbeda pada hari ini.
