Komisi IV Sering Ingatkan Edhy Prabowo Soal Ekspor Benih Lobster

Johan menjelaskan, di awal berlakunya Permen KP tersebut, ada perusahaan yang sudah ekspor tanpa melakukan pembudidayaan lobster terlebih dahulu dan juga tidak melakukan pelepasan hasil budidaya 30 persen sebelum ekspor.

“Selain itu, berlipat gandanya perusahaan yang memperoleh izin ekspor benih lobster mulai dari puluhan, bahkan kabar terakhir sudah mencapai ratusan. Banyaknya izin ini berpotensi disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sesaat,” kata Johan.

Sejak awal, Komisi IV DPR kata Johan, menyayangkan keputusan Edhy yang membuka Kembali izin ekspor benih lobster, padahal sebelumnya hal itu secara tegas dilarang melalui Permen KP No. 1 Tahun 2015 dan adanya PermenKP No. 56 tahun 2016 yang berisi larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan.

“Kontroversi ekspor benih Lobster seharusnya membuat Menteri KKP dapat berperan sebagai regulator yang baik dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai perilaku penyimpangan, serta permainan yang hanya mengedepankan profit semata,” tutur Johan.

Politikus PKS ini menyampaikan, praktik penjualan atau ekspor benih lobster, kepiting hingga rajungan berpotensi menimbulkan indikasi kerugian negara dan akan lebih menguntungkan negara lain, seperti Vietnam.

Di sisi lain, ekspor benih lobster telah mengancam populasi lobster di Indonesia sehingga kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan lobster harus menjadi prioritas pemerintah.

Legislator dari dapil NTB I ini berharap, pemerintah serius mengembangkan usaha pembesaran (Sea Ranching) untuk ketiga komoditas yakni lobster, kepiting dan rajungan, sehingga benih yang ditangkap oleh nelayan dapat terserap oleh kegiatan pembesaran dalam negeri sebelum diekspor keluar.

“Hal ini akan jauh lebih menguntungkan perekonomian nasional karena komoditas tersebut merupakan bagian dari komoditas perikanan ekonomis penting yang mesti dikelola secara cermat dan inovatif,” papar Johan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 November 2020. Edhy ditangkap bersama belasan orang lainnya. Dalam penangkapan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM atas nama AF, Tas LV, Tas Hermes, baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi, dan Tas Koper LV.

Edhy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

KPK menetapkan tujuh orang tersangka sebagai penerima EP (Edhy), SAF, APM, SWD, AF, AM. Sebagai pemberi, SJT.