Jakarta, IDN Times - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mantan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor Wisnu Hani Putranto terkait polemik penjara mewah yang menuai kecaman publik.
Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI telah mengundang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk memberikan penjelasan lebih mendalam atas temuannya.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyatakan, Ombudsman belum memberikan konfirmasi untuk hadir pada rapat hari ini.
"Jadi bahasanya masuk rumah orang kan harus ketok pintu. Jadi hari ini belum ada respons sehingga Ombdusman RI belum daoat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya," kata Willy saat membuka rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2026)
Willy mengatakan, Komisi XIII DPR juga telah menyurati komisi yang menaungi Ombudsman di DPR, yakni Komisi II DPR RI, tapi belum juga ada respons.
"Kami sudah bersurat, pimpinan Komisi XIII ke Ombdusman, tapi kan harus dengan sesuai izin komisi yang menanungi sebagai mitra dari ombudsman, sampai tadi pagi belum ada respons," kata dia.
Willy mengatakan, rapat hari ini dihadiri 20 anggota dari delapan fraksi sehingga rapat tersebut telah memenuhi kuorum untuk dibuka dan terbuka kepada publik.
"Berdasarkan laporan sekretariat, udah hadir, udah lengkap ini ya 8 fraksi 20 anggota, jadi rapat bisa kita mulai," kata dia.
Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Rabu (23/9/2026). Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan bangunan berbentuk vila mini tersebut memiliki fasilitas lengkap dan dihuni warga binaan. Di lokasi juga tengah dibangun fasilitas gym serta direncanakan pembangunan shelter untuk minigolf.
Selain itu, Ombudsman menemukan fasilitas mewah lain berupa televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan, petugas menemukan botol minuman keras di salah satu pendingin ruangan. Syafrida menyebut warga binaan yang menempati fasilitas tersebut mengaku harus mengeluarkan sejumlah uang atau berbayar.