Komitmen Pimpinan Wilayah Syarat Utama Wujudkan Kota Layak Anak di DKI

15 Nov 2022, 09:15 WIB

Ilustrasi anak-anak sedang bermain (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Komitmen para pimpinan wilayah menjadi salah satu syarat utama sebuah wilayah dapat dikembangkan menjadi Kawasan Layanan Terintegrasi Ramah Anak (Kaltara) seperti yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Hendry Novritzal, terkait dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta.

"Syarat utama sebuah wilayah dikembangkan jadi Kaltara, yang penting ada komitmen political will-nya dari pimpinan wilayah," kata Hendry, dikutip Selasa (15/11/2022).

1. Dukungan kepala wilayah pendorong KLA

Momen Anies Baswedan bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi di Kanto Kemendagri, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut Hendry, dukungan para kepala wilayah akan menjadi pendorong terwujudnya KLA. Setidaknya, hal itu yang terjadi di Jakarta Timur yang berhasil mendapatkan kategori utama KLA tahun 2021 dan 2022 lewat program Kaltara.

"Saya merasakan betul dukungan-dukungan kepala wilayah akan jadi pendorong KLA. Bagaimana seorang tokoh yang bisa paham bahwa KLA bukan cuma kerjaan Dinas PPAPP tapi tugas pemerintah kota," kata dia.

2. Jika bisa 30 persen hak anak terpenuhi, sepertiga persoalan DKI selesai

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jika dilihat dari aspek demografi, kata dia, dari 70,6 juta penduduk DKI, 30 persennya merupakan anak-anak.

"Kalau yang 30 persen ini kita bisa selesaikan, penuhi hak-haknya, barangkali sepertiga persoalan DKI bisa terselesaikan," kata dia.

Oleh karena itu, ujar Hendry, komitmen dari masing-masing klaster dalam pengembangan Kaltara di wilayah DKI lainnya sangat berperan.

Klaster yang dimaksud adalah klaster 1 tentang hak sipil, klaster 2 pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dasar, klaster 4 pemanfaatan waktu luang dan sosial budaya, dan klaster 5 perlindungan khusus.

3. Kebijakan sudah banyak, tinggal komitmen pimpinan wilayah

Tebet Eco Park (instagram.com/aniesbaswedan)

Lebih lanjut, kata Hendry, dalam mewujudkan KLA, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki banyak aspek kebijakan, dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR), hingga berbagai pelatihan yang bisa dijalankan.

"Tapi bagaiamna KLA bisa diimplementasikan adalah komitmen dari wali kota masing-masing dan kolaborasi antara SKPD terkait," kata dia.

"Bagaimana konektivitas antara tugas-tugas yang dikerjakan suku dinas secara sektor dan bagaimana camat lurah yang penguasa wilayah menyatukan konsep-konsep pembangunan dari pemenuhan hak anak ini," ucap Hendry.