Komnas HAM Soroti Kondisi Kelelahan dan Kesehatan Petugas Pemilu

Beberapa poin yang diungkapkan antara lain adalah ketidakberhasilan KPU RI dalam membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Sebagian besar KPPS terpaksa bekerja melebihi batas wajar, bahkan dengan begadang dua malam sebelum dan setelah hari pemilihan. 

“Kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik (foto copy) dari yang semula manual, ternyata tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS,” kata dia.

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat bahwa KPU tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) sebagai bagian dari Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS. Sehingga KPPS tidak dibekali dengan keterampilan menghadapi situasi darurat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Padahal rekomendasi untuk memasukkan materi tersebut dalam Bimtek KPPS sebelumnya telah disarankan oleh Kementerian Kesehatan, namun belum diimplementasikan.

“Materi ini direkomendasikan oleh Kemenkes untuk dimasukkan sebagai bagian dari Bimtek KPPS. KPU telah mengirimkan Surat Edaran tentang panduan penanganan situasi darurat tertanggal 10 Februari 2024, tetapi hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat tersebut,” kata Atnike.

Komnas HAM juga mencatat bahwa lingkungan TPS secara umum masih belum sehat, seperti dengan adanya makanan ringan yang dikonsumsi selama proses seperti gorengan, minuman kopi yang berlebihan, dan asap rokok yang ada di TPS.