Komnas HAM Soroti PSN hingga Digitalisasi dalam Laporan 2025

06 Jul 2026, 18:14 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Komnas HAM Soroti PSN hingga Digitalisasi dalam Laporan 2025

Agenda peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2025. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komnas HAM menegaskan keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam kebijakan publik.
Laporan 2025 menyoroti tantangan baru di ruang digital seperti ancaman privasi, keamanan data pribadi, disinformasi, ujaran kebencian, hingga perdagangan orang berbasis penipuan daring.
Tantangan HAM dinilai semakin multidimensional, mencakup isu intoleransi dan kesetaraan akses pembangunan, sehingga Komnas HAM mendorong pembangunan berbasis penghormatan terhadap martabat manusia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2025

Komnas HAM menerbitkan Laporan Tahunan 2025 yang menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam kebijakan publik di tengah percepatan investasi, PSN, hilirisasi industri, dan transformasi digital.

6 Juli 2026

Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan 2025 di Jakarta. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi telah membawa capaian sekaligus tantangan baru terkait keadilan, partisipasi publik, dan perlindungan kelompok rentan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan 2025 yang menyoroti pentingnya menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam kebijakan publik, termasuk pada proyek strategis nasional dan transformasi digital.
Who?
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bersama jajaran lembaga tersebut menyampaikan laporan dan pandangan mengenai tantangan hak asasi manusia di berbagai sektor pembangunan nasional.
Where?
Kegiatan peluncuran laporan berlangsung di Jakarta, dalam agenda resmi Komnas HAM yang dihadiri oleh perwakilan lembaga serta undangan terkait isu pembangunan dan HAM.
When?
Laporan tahunan Komnas HAM 2025 disampaikan pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai bagian dari agenda rutin lembaga tersebut untuk memantau kondisi hak asasi manusia di Indonesia.
Why?
Komnas HAM menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
How?
Laporan disusun melalui pemantauan berbagai kebijakan pemerintah, mencakup isu investasi, hilirisasi industri, keamanan digital, serta kebebasan beragama yang dinilai masih menghadapi tantangan multidimensional terhadap pemenuhan HAM.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Komnas HAM bilang pembangunan di negara kita tidak cuma soal uang dan gedung, tapi juga harus adil buat semua orang. Bu Anis yang jadi ketua ngomong kalau banyak proyek besar dan teknologi baru bisa bikin masalah buat hak manusia, kayak privasi dan keadilan. Sekarang mereka mau semua aturan negara pakai prinsip hak asasi supaya semua orang aman dan dihormati.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Laporan Tahunan 2025 Komnas HAM menunjukkan kemajuan penting dalam cara pembangunan nasional dipahami, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai ukuran keberhasilan yang sejajar dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa percepatan investasi, digitalisasi, dan proyek strategis nasional dapat menjadi lebih inklusif bila berlandaskan keadilan, partisipasi publik, serta perlindungan kelompok rentan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komnas HAM mengungkapkan keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Dalam Laporan Tahunan 2025, lembaga itu meminta hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam penyusunan kebijakan publik, di tengah percepatan investasi, proyek strategis nasional (PSN), hilirisasi industri, hingga transformasi digital.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, berbagai kebijakan pembangunanmenghasilkan capaian ekonomi, tetapi memunculkan tantangan baru tentang keadilan, partisipasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

"Berbagai kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, mendorong investasi, mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN), memperluas hilirisasi industri, serta memperkuat keamanan nasional telah menghasilkan capaian pembangunan, namun memunculkan sejumlah tantangan terkait masalah keadilan, partisipasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara," kata dia, dalam agenda peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2025 di Jakarta, Senin (6/7/2026).

1. Tantangan di ruang digital pada HAM

Agenda peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2025. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Komnas HAM juga menyoroti tantangan baru di ruang digital. Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital dinilai meningkatkan risiko pelanggaran HAM, mulai dari ancaman privasi, keamanan data pribadi, disinformasi, ujaran kebencian, hingga perdagangan orang berbasis penipuan daring.

"Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan HAM baru, seperti ancaman terhadap privasi, keamanan data pribadi, disinformasi, ujaran kebencian, eksploitasi digital, dan perdagangan orang berbasis online scam," kata dia.

2. Tantangan HAM makin multidimensional

Agenda peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2025. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Selain itu, kata dia, kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih menghadapi tantangan akibat penolakan pendirian rumah ibadat, hambatan administratif, serta tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Komnas HAM menilai tantangan HAM semakin multidimensional sehingga harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan nasional.

"HAM perlu menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik, dengan keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh hak-hak dasar dapat dipenuhi," ujar dia.

3. HAM jadi dasar pembangunan

Dari Merauke, Masyarakat Terdampak PSN Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup (https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/dari-merauke-masyarakat-terdampak-psn-tolak-perampasan-tanah-dan-ruang-hidup/)

Anis mengatakan, pembangunan berbasis HAM bukan hanya soal menjalankan pemerintahan, tetapi memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

"Ketika negara sedang melibatkan publik, artinya tidak hanya sedang menjalankan roda pemerintahan, tetapi sedang membangun fondasi martabat manusia itu sendiri," ujar dia.