Komnas Perempuan: BPJS Kesehatan Tak Menanggung Layanan Medis YTR

Dalam kasus ini, Pemerintah Daerah Jawa Barat mengambil langkah diskresi dengan mengalokasikan anggaran mandiri sebesar Rp1,5 miliar serta dana jaminan hidup bagi keluarga korban.

“Langkah tersebut penting, namun juga menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan agar perempuan korban kekerasan mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang setara dan tidak terbebani oleh biaya akibat kekerasan yang dialaminya,” kata Sri.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan hak YTR secara menyeluruh dan tidak terputus. Di antaranya, hak atas keadilan hukum, hak atas pemulihan medis dan psikologis dan reintegrasi sosial jangka panjang, termasuk untuk dampak permanen yang dialami korban.

“Selain itu hak atas pemulihan ekonomi dan sosial bagi korban dan keluarganya yang tidak berhenti pada respons darurat semata; hak atas privasi dan kendali atas narasi dirinya sendiri di mana korban berhak menentukan bagaimana kisahnya diceritakan, kapan, dan kepada siapa; serta hak atas perlindungan dari potensi intimidasi selama proses hukum berlangsung,” ujar Sri.

Komnas Perempuan juga mendorong Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk memperkuat dan memastikan layanan terpadu bagi korban berjalan secara terkoordinasi, cepat, dan optimal, termasuk layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial, khususnya dalam upaya pemulihan korban yang diperkirakan akan memakan waktu yang panjang.

“Layanan untuk korban harus dipastikan berkelanjutan,” lanjutnya.