Cara SBY Tanggapi Isu Sensitif, Andalkan Jubir Bukan Bungkam Media
- SBY memilih menghadapi isu sensitif lewat komunikasi publik terstruktur melalui juru bicara, bukan dengan membatasi media, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
- Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa setiap pagi ia melaporkan isu media kepada SBY untuk menentukan langkah respons, menunjukkan sistem kerja yang disiplin dan langsung ke presiden.
- Kepercayaan penuh SBY kepada jubir memungkinkan penjelasan cepat dan jelas ke publik, sehingga masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap sikap maupun kebijakan presiden.
Jakarta, IDN Times – Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Mallarangeng, mengungkapkan cara pemerintahan SBY merespons isu-isu sensitif yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, SBY memilih menjawab berbagai polemik melalui komunikasi publik yang terstruktur, bukan dengan membatasi atau membungkam media.
Sebagai juru bicara presiden saat itu, Andi mengaku mendapat akses langsung kepada SBY setiap hari sehingga dapat menyampaikan penjelasan yang sejalan dengan kebijakan maupun cara berpikir presiden. Model komunikasi itu, kata dia, menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
1. Setiap pagi SBY menerima laporan isu media
Andi mengatakan, setiap hari ia memulai pekerjaannya sejak subuh dengan membaca berbagai surat kabar. Setelah itu, ia menyusun ringkasan isu yang kemudian disampaikan langsung kepada SBY sekitar pukul 07.00 WIB untuk meminta arahan.
"Kalau tugas saya selalu jam tujuh pagi, melapor, melaporkan kepada presiden apa yang menjadi isu-isu yang beredar di media pada hari itu. Jadi jam 5 pagi saya sudah bangun baca koran. Sampai setelah mandi, sarapan pagi, ke Istana. Di perjalanan menuju ke Istana rumah saya di Cilangkap kira-kira satu jamlah sampai di Istana. Saya baca koran sambil mendiktekan kepada staf saya di Istana dua halaman apa yang menjadi headline dari koran-koran pada hari itu," kata Andi kepada IDN Times, dikutip Senin (29/6/2026).
Menurut dia, setelah menerima laporan tersebut, SBY akan memberikan arahan mengenai apakah suatu isu perlu direspons, siapa yang harus memberikan penjelasan, hingga bentuk komunikasi yang akan dilakukan pemerintah.
"Jadi jam 7 pagi saya sudah menghadap kepada presiden, dengan dua lembar summary tentang apa yang menjadi berita di media hari itu. Dan menyampaikan kepada presiden secara lisan dan meminta arahan kepada presiden, 'bagaimana kita merespons?'. Saya juga diberi kesempatan untuk mengusulkan, 'bagaimana kita merespons tentang ini, perlu direspons atau tidak perlu direspons? siapa yang meresponsnya? bagaimana kita meresponsnya?'," ujarnya.
2. Jubir diberi akses langsung ke presiden
Andi menuturkan, kepercayaan penuh dari SBY menjadi modal utama dalam menjalankan tugas sebagai juru bicara. Karena memiliki akses langsung kepada presiden, ia merasa tidak kesulitan menjelaskan kebijakan maupun sikap pemerintah kepada publik.
"Pertama Pak SBY punya Jubir. Dan Jubirnya bekerja, bisa bekerja dengan baik karena memang presiden memberikan kepercayaan kepada Jubirnya. Kemudian ada trust di situ, ini urusan trust dan kemudian juga karena akses kepada presiden bisa kapan saja. Perintah beliau memang kepada kami melekat," kata Andi.
Ia menegaskan, juru bicara bukan hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan makna di balik pidato, sikap, hingga cara pandang presiden terhadap suatu persoalan.
"Jadi, saya tidak merasa kesulitan untuk menyampaikan kepada publik apa yang menjadi kebijakan presiden, bahkan ucapan presiden, bahkan pikiran presiden. Jadi Jubir itu bukan hanya kebijakan, tapi juga ucapan presiden, pikiran presiden," ujarnya.
Terhadap berbagai isu khusus, tak jarang jajaran menteri di kabinet SBY juga diminta menyampaikan keterangan secara lansung ke publik.
3. SBY memilih komunikasi terbuka agar publik tidak berspekulasi
Menurut Andi, komunikasi publik yang jelas merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Dengan penjelasan yang cepat dan terarah, masyarakat tidak perlu menebak-nebak sikap presiden ketika muncul isu sensitif.
"Nah, itu juga memudahkan kerja presiden. Bayangkan kalau presiden harus melayani semua hal. Memang namanya masing-masing presiden bisa saja berbeda, bagaimana memfungsikan Jubirnya, bagaimana siapa yang menjadi Jubir pada dasarnya, itu masing-masing presiden bisa berbeda, itu hak presiden," katanya.
Ia menilai sistem komunikasi yang diterapkan SBY membuat posisi pemerintah lebih mudah dipahami publik.
"Pemerintahan modern ini kan salah satu sisi lain dalam pemerintahan modern adalah soal akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik itu dilakukan dengan salah satunya adalah komunikasi publik, kepada publik, agar publik itu mengerti, apa sih yang menjadi kebijakan presiden? Di mana posisi presiden dalam isu-isu yang berkembang dalam masyarakat? Sehingga tidak perlu orang menebak-nebak lah, apalagi berspekulasi, 'kira-kira presiden bagaimana?'," ujar Andi.
Menurutnya, setiap presiden memiliki gaya komunikasi masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut mampu menjelaskan kebijakan pemerintah secara efektif kepada masyarakat.
"Pertanyaannya apakah bisa efektif menjelaskan kepada publik, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan," kata Andi.
