Jakarta, IDN Times - Suasana tahun politik sudah terasa meski baru akan berlangsung pada 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti bakal berjalan serentak, mulai dari pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah.
Komnas Perempuan menyoroti keterwakilan dan partisipasi subtantif perempuan dibidang Politik yang mutlak dilaksanakan. Hal ini sebagai bagian dari mandat Undang-Undang Dasar 1995 dan aturan lainnya.
Komnas Perempuan juga mengingatkan agar partai politik maupun Bawaslu bisa memenuhi kebijakan afirmatif dan turut memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung tanpa diskriminasi, serta kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, hingga kelompok rentan lainnya khususnya penyandang disabilitas.
“Dengan segera dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif, berarti partai politik sudah bisa menyetor bakal calon anggota legislatifnya ke KPU. Kami mengingatkan bahwa salah satu pendekatan hak asasi perempuan adalah keadilan substantif, yang mewajibkan tindakan afirmasi untuk perempuan sebagai bentuk koreksi akibat ketimpangan relasi gender," kata Komisioner sekaligus Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Ch Salampessy, dilansir dalam rilis resminya pada Selasa (2/5/2023).
"Kami sungguh merekomendasikan agar partai politik menempatkan bakal calon anggota legislatif di posisi yang berpeluang untuk terpilih, yakni nomor urut 1,” lanjut dia.