Polri Belum Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Makar

Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar dan masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.
Penyidik mempelajari barang bukti, termasuk perangkat elektronik milik pihak terkait, untuk memperkuat penanganan perkara.
Kasus dugaan makar dikembangkan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Kabareskrim Polri, Suyudi Ario Seto, mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat penanganan perkara tersebut.
“Belum, belum. Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyelidikan (cek lagi) ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Dia mengatakan penyidik juga mempelajari sejumlah barang bukti yang telah diamankan, termasuk perangkat elektronik milik pihak terkait.
“Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” kata dia.
Suyudi belum menyampaikan kapan proses penyelidikan tersebut akan ditingkatkan ke tahap berikutnya maupun penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Mereka diduga terlibat penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghilangan dokumen elektronik pada 2025-2026. Polri kemudian menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan pemufakatan jahat melakukan makar. Penyelidikan diarahkan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, termasuk pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.
Hal itu diungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.


























