Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Koalisi Sipil Palestina Demo di COP31, Tuntut PBB Keluarkan Israel dari UNFCCC

3 min read
Koalisi Sipil Palestina Demo di COP31, Tuntut PBB Keluarkan Israel dari UNFCCC
Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa atau demo di lokasi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31), Antalya Turki, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar demo di COP31 dan mendesak PBB mengeluarkan Israel dari UNFCCC.

  • Mereka menyoroti rantai pasokan energi, kerusakan lahan pertanian Gaza, serta krisis kedaulatan pangan Palestina.

  • Mohammed Usrof menyerukan embargo energi dan mobilisasi rakyat, serikat pekerja, serta pekerja pelabuhan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Antalya, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa atau demo di lokasi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31), Antalya Turki, Selasa (17/11/2026).

Mereka mendesak agar PBB mengeluarkan Israel dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya kejelasan arah kebijakan iklim global dan perlawanan terhadap solusi teknologi semu, hingga solusi palsu.

Bagi mereka, langkah paling krusial yang harus segera diwujudkan saat ini adalah pemberlakuan embargo energi secara menyeluruh.

“Hari ini kami hadir bersama Koalisi Masyarakat Sipil Palestina dengan sejumlah tuntutan yang jelas, yaitu mengakhiri penjarahan yang dilakukan Israel, mengeluarkan Israel dari UNFCCC, memberikan kejelasan, serta memobilisasi perlawanan terhadap berbagai bentuk geoengineering matahari, solusi teknologi semu, dan solusi palsu. Namun yang paling penting, kami menyerukan embargo energi sekarang juga," ujar Direktur Eksekutif Institut Strategi Iklim Palestina, Mohammed Usrof di lokasi.

  1. 1. Rantai pasokan energi dari negara penyelenggara COP

    IMG_1614.jpeg
    Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa atau demo di lokasi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31), Antalya Turki, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Mohammed menyoroti adanya keterlibatan berbagai negara penyelenggara COP dalam rantai pasokan minyak, gas, dan batu bara menuju Israel. Ia mencontohkan upaya normalisasi hubungan di bawah kepresidenan Uni Emirat Arab pada COP28, serta sikap kepresidenan Azerbaijan pada COP29 yang memiliki kesepakatan bisnis bahan bakar fosil.

    Pola serupa juga terjadi pada COP30, di mana Brasil dan Turki disebut menjadi pemasok utama minyak bagi Israel, termasuk adanya pengalihan jalur pengiriman minyak dari Brasil melalui Italia. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat konferensi iklim yang seharusnya mendorong penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

    “Kita tidak bisa membiarkan negara penyelenggara COP yang seharusnya mendorong penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, justru menyerukan perluasan industri bahan bakar fosil," kata Mohammed.

  2. 2. Kehancuran lahan pertanian dan krisis kedaulatan pangan di Gaza

    IMG_1616.jpeg
    Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa atau demo di lokasi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31), Antalya Turki, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Dalam wawancara tersebut, Mohammed memaparkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat parah di Gaza. Ia membenarkan data hilangnya lebih dari 79 persen pepohonan di wilayah tersebut, bahkan menegaskan situasi di lapangan jauh lebih buruk, karena sekitar 97 persen lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza telah hancur sepenuhnya.

    Akibat kehancuran tersebut, warga Palestina kehilangan sumber daya untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. 

    Mohammed menegaskan, krisis ini bukanlah bencana alamiah, melainkan dampak dari rezim pendudukan, permukiman, dan apartheid Israel di Gaza serta Tepi Barat yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, hingga negara-negara di kawasan Global South seperti Uni Emirat Arab dan Turki.

    “Lantas, bagaimana kita bisa berbicara mengenai kedaulatan pangan dalam COP ini ketika rakyat Palestina tidak lagi memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka?" ujarnya.

  3. 3. Mobilisasi rakyat dan serikat pekerja untuk embargo energi

    IMG_1613.jpeg
    Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa atau demo di lokasi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 (COP31), Antalya Turki, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Menyadari bahwa negara, lembaga internasional, maupun perusahaan tidak akan memberlakukan embargo energi secara sukarela, Mohammed menekankan pentingnya kekuatan rakyat dari bawah. 

    Ia mengapresiasi mobilisasi besar-besaran yang dilakukan para pekerja pelabuhan, serikat pekerja, dan jutaan masyarakat di berbagai titik strategis rantai pasokan energi, seperti aksi di Genoa dan seluruh Italia, demonstrasi pada 30 Oktober yang berhasil memblokir pengiriman minyak, hingga gerakan Thousand Turkish Youth for Palestine dan serikat pekerja Turki di Pelabuhan Ceyhan.

    Menurutnya, tekanan di titik-titik strategis sistem bahan bakar fosil dan militerisasi ini harus terus dilanjutkan. Perlawanan terhadap pendudukan Israel dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan dunia yang bebas bahan bakar fosil serta menjunjung tinggi keadilan iklim.

    “Sekali lagi, embargo energi tidak akan pernah diberlakukan oleh negara, lembaga-lembaga internasional, ataupun perusahaan. Embargo tersebut harus diwujudkan oleh rakyat. Karena itu, transisi energi dari bawah berarti transisi energi yang digerakkan oleh masyarakat," kata Mohammed.

Related Articles

See More