Kontroversial, Ini Kata Millennial Soal Pilkada di Tengah Pandemik

15 Sep 2020, 15:33 WIB

Kegiatan pembagian masker serta mengampanyekan protokol kesehatan jelang Pilkada 2020, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/9/2020) (ANTARA FOTO/Fianda Sjofjan Rassat)

Jakarta, IDN Times - Pelaksanaan Pilkada 2020 memunculkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Sebab, pesta demokrasi tingkat daerah itu dilakukan di tengah masa pandemik COVID-19, tepatnya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis menyebut, pelaksanaan pilkada merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

"Pilkada ini bukan kepentingan KPU, tapi kepentingan masyarakat, sehingga harus dilihat konteksnya tidak hanya sebagai kepentingan masyarakat melainkan juga sebagai kebutuhan masyarakat,” kata Viryan lewat keterangan tertulisnya, Sabtu 20 Juni 2020 lalu.

Lalu, bagaimana pendapat millennial tentang pelaksanaan Pilkada 2020? Apakah mereka juga merasakan urgensi tersebut?

1. Bintang tidak melihat urgensi pilkada di Kediri, sebab pola kepemimpinannya selalu sama

Kegiatan pembagian masker serta mengampanyekan protokol kesehatan jelang Pilkada 2020, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/9/2020) (ANTARA FOTO/Fianda Sjofjan Rassat)

Bintang (24) seorang mahasiswa asal Kediri, Jawa Timur berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 seharusnya ditunda. Alasan pertama dari hal itu tentunya karena kondisi pandemik yang sedang melanda tanah air.

Menurutnya, protokol kesehatan tidak bisa menjamin keamanan pelaksanaan atau pun masyarakat yang ikut serta pada pilkada. Ia menilai, salah satu sistem yang bisa menjaga keamanan yaitu, online. Tetapi, ia menilai Indonesia belum siap untuk sistem tersebut.

"Kalau sistem online juga gak mungkin, Indonesia belum siap, bakal full server-nya," kata Bintang kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.

Selain itu, ia juga tidak merasakan urgensi tentang pelaksanaan pilkada di daerahnya. Menurutnya, kepemimpinan di Kediri selalu memiliki pola yang sama. Sehingga, pergantian pemimpin tidak terlalu berpengaruh dengan pembaharuan.

2. Khawatir muncul klaster baru, Irfan berpendapat pilkada harusnya ditunda

Konpers Bawaslu terkait laporan hasil pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 (Dok. Humas Bawaslu)

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Irfan (25) karyawan swasta yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Irfan mengatakan bahwa, pilkada seharusnya ditunda. Ia menilai, baru proses awal tahapan pilkada saja, korban sudah berjatuhan.

"Menurut aku ditunda dulu, walaupun aku udah tau siapa yang akan aku pilih," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.

Irfan mengkhawatirkan adanya klaster COVID-19 baru yang bermunculan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

3. Sudah terlanjur banyak uang terpakai, Reka minta pilkada dilanjutkan

Kegiatan pembagian masker serta mengampanyekan protokol kesehatan jelang Pilkada 2020, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/9/2020) (Dok. Humas Polda Metro Jaya)

Berbeda dengan Bintang dan Irfan, Reka (28) laki-laki asal Asahan, Sumatra Utara berpendapat bahwa Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilanjutnya. Reka mengatakan, hal itu karena sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk persiapan ajang pemilihan kepala daerah tersebut.

Tetapi, ia menyoroti perihal keamanan dari kegiatan pencoblosan. Ia mengatakan harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi perisai pelindung bagi masyarakat.

"Kalau pun boleh pemilik suara harus dicek satu-satu sebelum masuk ke dalam tempat pencoblosan suara," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.