KPAI Desak Evaluasi Cepat MBG usai Dadan Dicopot dari BGN

KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas soal dugaan tingginya angka kejadian keracunan MBG. Kasus juga disebut telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat, termasuk anak, ibu, bayi, dan lansia.

Meski pencopotan Kepala BGN dinilai terlambat, KPAI menegaskan, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah program secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.

KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk berikan jawaban terbuka soal efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran awal kebijakan.

Jasra turut menyinggung perhatian Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kondisi kesehatan anak di Indonesia, terutama kesenjangan layanan kesehatan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite PBB soroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, penanganan wasting di wilayah Indonesia Timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan.

KPAI mengingatkan upaya negara perbaiki gizi melalui MBG tidak boleh berjalan tanpa pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang berisiko terhadap kesehatan anak.

“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” kata Jasra.