KPAI Ingatkan 7 Rekomendasi Pelaksanaan MBG ke Kepala BGN Baru

Rekomendasi pertama adalah memprioritaskan penyaluran MBG secara bertahap di daerah dengan tingkat kerawanan pangan, persoalan gizi, serta kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Kedua, KPAI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk membuka ruang pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah untuk mengurangi risiko kontaminasi silang.

Selain itu, yang ketiga KPAI meminta pemerintah melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme yang aman dan partisipatif. Keempat, aspek kualitas gizi dan keamanan pangan juga dinilai harus dijaga melalui standar yang ketat serta kolaborasi lintas sektor, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan.

Rekomendasi kelima mencakup penguatan edukasi gizi dan pola hidup sehat bagi anak, mulai dari pemahaman gizi seimbang, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hingga aktivitas fisik. Sementara yang keenam, KPAI juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program.

Tak hanya itu, yang terakhir lembaga tersebut meminta pemerintah memastikan tidak ada intimidasi maupun kelalaian dalam pelaksanaan MBG yang dapat berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak.

Menurut KPAI, pergantian Kepala BGN harus dimanfaatkan untuk mengembalikan orientasi MBG sebagai program kesehatan promotif dan preventif. Program itu diharapkan lebih fokus pada keluarga berisiko stunting, edukasi pola makan keluarga, komunikasi berbasis komunitas, serta penguatan literasi gizi guna menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak.

KPAI juga mengungkapkan dalam pengawasan khusus klaster kesehatan, aduan terbanyak masih berkaitan dengan anak yang mengalami stunting. Selain itu, terdapat laporan terkait pemenuhan hak dasar kesehatan anak, konsumsi produk makanan tidak sehat, kasus gizi buruk, anak disabilitas yang belum memperoleh hak kesehatan secara optimal, persoalan jaminan kesehatan dasar, dugaan malapraktik layanan kesehatan, hingga kecanduan daring pada anak.