KPAI Desak Evaluasi Cepat MBG usai Dadan Dicopot dari BGN
- Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S Deyang, sementara KPAI mendesak evaluasi cepat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- KPAI menilai pencopotan pimpinan BGN terlambat dan meminta perbaikan menyeluruh agar MBG kembali fokus pada peningkatan gizi nasional serta penurunan stunting di kelompok rentan.
- KPAI menuntut pengawasan ketat terhadap produk pangan berisiko bagi anak agar upaya perbaikan gizi melalui MBG tidak bertentangan dengan promosi konsumsi makanan tidak sehat.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan menunjuk Nanik S Deyang jadi penggantinya, dibantu dua wakil baru, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Merespons perombakan personel di BGN, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra memberikan masukan soal evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi soal MBG tidak dapat disamakan dengan program tahunan pemerintah.
Menurutnya, program pemberian makan berdampak langsung ke penerima manfaat, baik dari sisi manfaat maupun risikonya.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra Putra kepada IDN Times, Rabu (3/6/2026).
1. Pencopotan kepala BGN dinilai terlambat
KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas soal dugaan tingginya angka kejadian keracunan MBG. Kasus juga disebut telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat, termasuk anak, ibu, bayi, dan lansia.
Meski pencopotan Kepala BGN dinilai terlambat, KPAI menegaskan, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah program secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.
2. Minta penjelasan Kementerian Kesehatan soal penurunan angka stunting
KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk berikan jawaban terbuka soal efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran awal kebijakan.
Jasra turut menyinggung perhatian Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kondisi kesehatan anak di Indonesia, terutama kesenjangan layanan kesehatan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite PBB soroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, penanganan wasting di wilayah Indonesia Timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan.
3. Harus ada pengendalian pada produk yang berisiko pada anak
KPAI mengingatkan upaya negara perbaiki gizi melalui MBG tidak boleh berjalan tanpa pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang berisiko terhadap kesehatan anak.
“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” kata Jasra.
