Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH, KPK Fokus soal Anggaran
- KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang masih berada pada tahap penyelidikan awal.
- Penyelidikan mencakup proses penganggaran serta dugaan penyimpangan terkait fasilitas penginapan, katering, dan jasa pengiriman barang jemaah haji.
- Kepala BPKH menegaskan pihaknya menghormati proses hukum dan memastikan dana haji tetap aman serta dikelola secara profesional dan transparan.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Saat ini penyelidikan masih berlangsung.
"Sejauh ini masih berjalan proses penyelidikannya," ujar Plt Direktur Penyidikan Achmad Taufik, dikutip pada Rabu (22/7/2026).
1. Penyelidikan di BPKH saat ini terkait proses penganggaran
Taufik menjelaskan, penyelidikan di BPKH saat ini terkait proses penganggaran. Namun, belum masuk ke tahap penyidikan.
"Dia secara umum kegiatan penganggarannya secara umum yang dilakukan oleh BPKH," ujarnya.
2. KPK usut dugaan korupsi di BPKH terkait fasilitas penginapan, katering, hingga jasa pengiriman barang jemaah
Penyelidikan dugaan korupsi di BPKH pertama kali diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep saat itu menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan BPKH mengenai fasilitas penginapan, katering, hingga jasa pengiriman barang jemaah.
“Ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang karena saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang dan lain-lain. Nah, ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan. Ini seperti apa? Kerja sama dengan siapa? Apakah dengan PT Pos Indonesia, mungkin perusahaan ekspedisi swasta, atau bagaimana? Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu,” tuturnya.
3. BPKH jamin dana haji umat aman
Terpisah, Kepala BPKH Fadlul Imansyah memastikan pihaknya mengormati proses hukum di KPK. Ia memastikan pengelolaan dana haji di BPKH tetap aman.
"BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan," ujar Fadlul dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (13/11/2025).
