KPK: 10 Persen Dana Hibah Masyarakat Jatim Masuk Kantong Pribadi

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan lainnya. Antara lain, verifikasi penerima hibah tidak profesional (fiktif dan duplikasi penerima).

"Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK)," kata Budi.

"Pengaturan jatah hibah oleh pimpinan DPRD, yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar dalam pembahasan anggaran,' imbuhnya.

KPK juga menyoroti banyaknya kegiatan yang tak berjalan sesuai dengan proposal karena pengkondisian proyek. Hal itu diperparah dengan minimnya pengawasan dan evaluasi.

"Terbukti dari 133 lembaga penerima hibah yang melakukan penyimpangan dengan total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp2,9 miliar, di mana Rp1,3 miliar belum dikembalikan," ujar Budi.

"Selain itu, Bank Jatim sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) belum memiliki prosedur pencairan hibah yang memadai, sehingga proses penyaluran dana hibah dilakukan seperti transaksi biasa tanpa verifikasi keamanan," imbuhnya.

Budi mengungkapan, dana hibah yang digelontorkan dari APBD Jawa Timur pada 2023-2025 mencapai Rp12,47 triliun dengan lebih dari 20 ribu lembaga penerima. Dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

"Berdasarkan hasil evaluasi KPK, pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi menjadi faktor utama yang membuka celah bagi praktik koruptif," ujarnya.