KPK: Ada 621 Laporan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19

Ipi menyebutkan ada enam topik lain yang juga diadukan para pelapor. Di antaranya, bantuan yang tidak tidak dibagikan aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.

Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, dan bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan.

"Seharusnya tidak menerima bantuan, tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya, total 191 laporan," ungkap dia.

Ipi mengatakan, laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemerintah daerah (pemda) terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.

"Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," ujar dia.

Ipi menambahkan, hingga saat ini 224 laporan telah selesai ditindaklanjuti pemda terkait. Selebihnya, masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

"Masyarakat dapat mengakses Jaga melalui situs jaga.id atau mengunduhnya pada gawai melalui Google Play Store maupun App Store," ucap dia.

Pada Jumat 29 Mei 2020, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yakni Jaga Bansos. KPK telah menambah tiga fitur baru pada platform Jaga, yaitu fitur tentang anggaran COVID-19 pemerintah daerah pada modul Jaga Bansos, informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan COVID-19 pada modul Jaga Anggaran, dan fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul Jaga Kesehatan.

Melalui dua fitur baru ini, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah, dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Sedangkan melalui fitur kepesertaan JKN, masyarakat dapat mengecek kepesertaannya secara mandiri, sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya.