KPK Buka Peluang Panggil Menteri ATR Nusron Wahid Kasus HGB Summarecon

16 Sep 2026, 16:40 WIB3 min read

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

KPK Buka Peluang Panggil Menteri ATR Nusron Wahid Kasus HGB Summarecon

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. (IDN Times/Imam Faishal)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK membuka peluang memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dengan keputusan bergantung pada kebutuhan dan perkembangan penyidikan dugaan suap serta gratifikasi HGB PT Summarecon.
KPK mendalami dugaan pemberian Rp300 juta pada Maret 2026 terkait proses HGB PT Summarecon; perantara ERW disebut memiliki akses kepada Kepala Kantah Bogor.
Dari OTT di Jabodetabek, KPK menetapkan delapan tersangka dan menyita bukti elektronik serta uang sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Maret 2026

KPK menduga ada pemberian Rp300 juta yang berkaitan dengan proses HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon.

Senin (14/9/2026)

KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Rabu (16/9/2026)

KPK membuka peluang memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, bergantung pada perkembangan penyidikan. KPK menyebut PT Summarecon diduga menggunakan perantara ERW untuk berkomunikasi dengan Kepala Kantah Bogor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK menyidik dugaan suap dan gratifikasi terkait proses hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta membuka peluang memanggil Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Who?
KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Kepala Kantah Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Adrianto Pitoyo Adhi, Dirjen ATR/BPN Lampri, serta sejumlah pihak swasta dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
Where?
Perkara berkaitan dengan lingkungan Kementerian ATR/BPN dan lahan yang dikelola PT Summarecon, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Operasi tangkap tangan berlangsung di wilayah Jabodetabek.
When?
KPK mengamankan 19 orang pada Senin, 14 September 2026. Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan penyidikan pada Rabu, 16 September 2026. Dugaan pemberian Rp300 juta terjadi pada Maret 2026.
Why?
Penyidikan dilakukan atas dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan proses HGB PT Summarecon. KPK mendalami dugaan suap kepada pejabat ATR/BPN, termasuk pemberian Rp300 juta pada Maret 2026.
How?
KPK melakukan operasi tangkap tangan, memeriksa 19 orang, lalu menetapkan delapan tersangka. Penyidik menyita barang bukti elektronik dan uang sekitar Rp106,3 miliar; pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu kebutuhan penyidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK sedang menyelidiki dugaan uang suap soal tanah milik Summarecon. KPK mungkin akan memanggil Menteri ATR Nusron Wahid jika perlu. Delapan orang sudah jadi tersangka, termasuk pejabat tanah dan orang dari Summarecon. KPK juga menemukan banyak uang dan barang bukti. Sekarang penyelidikan masih berjalan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Langkah KPK yang menilai kebutuhan keterangan saksi secara cermat menunjukkan proses penyidikan dijalankan berdasarkan analisis, bukan tergesa-gesa. Pendalaman atas dugaan pemberian sebelumnya, penetapan tersangka, serta pengamanan uang dan barang bukti elektronik mencerminkan upaya membangun perkara secara terukur dan menyeluruh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemanggilan terhadap kader Partai Golkar itu masih menunggu perkembangan penyidikan.

“Ya, nanti kita sama-sama tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Tentunya semuanya, semuanya dipertimbangkan, ya, oleh penyidik, dianalisis kebutuhan saksi-saksi yang memang keterangannya, pengetahuannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini,” kata Budi di KPK, Rabu (16/9/2026).

Budi menjelaskan, suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN diduga bukan yang pertama kali.

Berdasarkan hasil pendalaman, KPK menemukan adanya pemberian Rp300 juta pada Maret 2026.

“Sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah Rp300 juta yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon,” kata dia.

Dalam praktik suap ini, KPK menyebut PT Summarecon menggunakan seorang perantara berinisial ERW untuk berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor.

“Bahwa Saudara ERW ini selaku orang kepercayaan atau representasi dari Pak Menteri ATR/BPN ini adalah pihak swasta. Namun dari konstruksi perkara ini itu ter-capture bahwa Saudara ERW ini punya akses, ya, kepada pihak-pihak di ATR/BPN, salah satunya Saudara SON yang merupakan Kepala Kantah Bogor 1,” kata Budi.

Dalam kasus ini KPK menetapkan delapan orang tersangka, berikut daftarnya!

1. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung (SON)
2. Politisi Golkar atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Fadh El Fouz (FEZ)
3. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), Adrianto Pitoyo Adhi (ADR)
4. Selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Arif Sugianto (ARF)
5. Selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Muhammad Fakhry (MF)
6. Selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Erwin (ERW)
7. Selaku pihak swasta, Rizal Pahlefi (LEV)
8. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lampri (LMP)

KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik (BBE), uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar dalam bentuk mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Riyal Arab Saudi, hingga Ringgit Malaysia.

Sebelumnya, dari rangkaian operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut hingga akhirnya delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.