Nusron Wahid Konsultasi Dua Jam dengan KPK, Cegah Pungli Pertanahan
- Nusron ingin memperbaiki integritas SDM Kementerian ATR/BPN dan mencari cara menciptakan layanan publik yang cepat, bersih, dan bebas dari pungli.
- Nusron berkonsultasi mengenai bagaimana mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah yang mengganggu pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol.
- si di sektor pertanahan.
Jakarta, IDN Times - Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua jam untuk membedah hal-hal yang berpotensi menimbulkan tindakan korupsi di kementeriannya. Dia ingin menata sistem dan memperbaiki integritas SDM Kementerian ATR/BPN.
"Kesimpulannya, dari pembicaraan hampir dua jam, kami di sini diskusi membedah, mencari penyakit anatomi, penyakit di tubuh ATR/BPN yang penyakit itu berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," kata Nusron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
1. Banyak pungli di Kementerian ATR/BPN
Nusron mengatakan, maksud kedatangannya ke KPK untuk berkonsultasi mengenai perbaikan pelayanan publik di kementeriannya karena diduga banyak pungli.
Dia mengatakan, tugas Kementerian ATR/BPN 80 persennya pelayanan publik. Oleh karena itu, dia ingin meminta masukan dari KPK tentang bagaimana menciptakan layanan publik yang cepat, bersih, dan bebas dari pungli.
Selain itu, Nusron juga berkonsultasi tentang banyaknya alih fungsi lahan yang harusnya tetap dilindungi dari tingginya laju industrialisasi, perumahan hingga pariwisata di daerah-daerah.
"Itu yang disasar adalah sawah. Lah kalau sawahnya hilang, maka produksi pangannya berkurang. Kalau produksi pangan berkurang, kita impor lagi. Padahal pada satu sisi Pak Presiden mempunyai program ketahanan pangan," kata Nusron.
2. Konsultasi banyak tumpang tindih sertifikat
Nusron mengatakan, selain dua isu tersebut, dia juga berkonsultasi mengenai bagaimana mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah yang telah menjadi rahasia umum di Jabodetabek.
Dia mengatakan, adanya tumpang tindih sertifikat tanah mengganggu pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol.
"Ini kan menandakan bahwa dulu-dulunya kan administrasinya gak baik. Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan gak muncul lagi isu tumpang tindih," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.
3. KPK audiensi bareng Nusron bahas pencegahan korupsi
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK menerima audiensi Menteri ATR/BPN dan jajaran untuk membahas upaya-upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan.
Budi mengatakan, isu yang diangkat dalam audiensi itu seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, akselerasi perbaikan tata kelola, serta rencana tata ruang wilayah di sektor ini.
"Pertanahan merupakan salah satu sektor penting yang terkait dengan hajat hidup masyarakat luas," kata Budi.
