KPK Cecar Plt Bupati Pemalang Nurkholes soal Modal Politik

11 Nov 2026, 15:03 WIB3 min read

Aryodamar

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes terkait modal politik yang dibutuhkan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro.
Pemeriksaan Nurkholes mengonfirmasi keterangan saksi sebelumnya mengenai kebutuhan biaya kampanye dan dugaan penerimaan oleh Anom.
Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak lain setelah OTT KPK, dengan dugaan pemerasan senilai Rp1,98 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026

Keempat tersangka ditahan KPK setidaknya untuk 20 hari pertama di Rutan KPK.

Rabu (11/11/2026)

KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes terkait modal politik yang dibutuhkan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan pemeriksaan tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK memeriksa Nurkholes mengenai modal politik yang dibutuhkan Bupati nonaktif Pemalang, Anom Widiyantoro.
Who?
KPK memeriksa Nurkholes. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut.
Where?
Jakarta, berdasarkan dateline pemeriksaan dan keterangan KPK.
When?
Rabu, 11 November 2026.
Why?
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami modal politik serta mengonfirmasi keterangan saksi tentang kebutuhan biaya kampanye dan dugaan penerimaan Anom.
How?
Penyidik mendalami pengetahuan Nurkholes dan mencocokkannya dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK memeriksa Nurkholes, Plt Bupati Pemalang. Mereka bertanya tentang uang untuk modal politik Anom Widiyantoro. KPK juga mencocokkan cerita dari saksi lain tentang biaya kampanye. Anom dan tiga orang lain sudah menjadi tersangka setelah OTT. Mereka ditahan KPK sejak 30 Juli sampai 18 Agustus 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemeriksaan Nurkholes menunjukkan KPK terus mengonfirmasi keterangan dari sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Langkah ini membantu memperjelas informasi mengenai modal politik, kebutuhan biaya kampanye, dan dugaan penerimaan yang dikaitkan dengan Anom, berdasarkan keterangan yang disampaikan juru bicara lembaga antirasuah itu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang, Nurkholes. Salah satu hal yang dicecar penyidik adalah terkait dengan modal politik yang dikeluarkan Bupati nonaktif, Anom Widiyantoro.

"Plt. (Pelaksana Tugas) Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan Nurkholes sekaligus mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Diduga ada kaitannya dengan penerimaan oleh Anom.

"Ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati," ujarnya.

1. KPK konfirmasi kebutuhan kampanye

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar)

Budi menjelaskan, pemeriksaan Nurkholes sekaligus mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Diduga ada kaitannya dengan penerimaan oleh Anom.

2. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro hingga staf KPK jadi tersangka usai OTT

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (dok. KPK)

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama tiga pihak lain, yakni Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Bupati, Setya Budi Dias Oktavianto selaku staf administrasi KPK, dan Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah Dias sebagai tersangka.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) ke-17 KPK pada 2026.

3. Bupati Pemalang peras swasta dan bawahan Rp1,98 M

Barang bukti OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (IDN Times/Aryodamar)

Anom diduga memeras pihak swasta dan bawahannya senilai total Rp1,98 miliar. Uang yang dikumpulkan itu diduga untuk sejumlah keperluan, salah satunya mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.

Anom melalui Gus Haris hanya menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Santoso. Uang itu diduga berasal dari pemerasan sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Keempat tersangka pun ditahan KPK setidaknya untuk 20 hari pertama di Rutan KPK sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026.

Anom dan Gus Haris disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Lilik Budi Suprianto bersama Dias disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.