KPK Cegah Para Tersangka Kasus Korupsi Lahan DP 0 DKI ke Luar Negeri

24 Mar 2021, 21:02 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 26 Februari 2021.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," jelas Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (24/3/2021).

1. KPK belum mengungkap siapa yang dicegah ke luar negeri

Jubir KPK, Ali Fikri (IDN Times/Santi Dewi)

Sayangnya, KPK belum mau mengungkap siapa sosok yang dicekal ke luar negeri. Ali mengatakan saat ini, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan," jelasnya.

IDN Times juga telah mencoba konfirmasi hal ini ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun, hingga artikel ini dibuat belum ada tanggapan pihak terkait.

2. Dirut BUMD DKI ditetapkan sebagai tersangka

Default Image IDN

Penyidik KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Munjul ini, nama tersangka yang ditetapkan antara lain Yoory Corneles (YC) selaku Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA). Selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Dari total sembilan pembelian tanah yang berhasil dilaporkan ke KPK, kerugian yang diterima negara sekitar Rp1 triliun dan keempat orang tersebut terjerat beberapa pasal yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

3. Perumda Pembangunan Sarana Jaya tegaskan proyek rumah DP 0 rupiah gak terganggu

(Rumah DP 0 rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur) IDN Times/Dini Suciatiningrum

Hubungan Masyarakat (Humas) PD Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti, menegaskan pihaknya fokus menuntaskan setiap proyek yang sedang digarap. Menurutnya, pemberitaan terkait kasus korupsi yang tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menganggu kegiatan proyek yang sedang berjalan.

"Terutama untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Saat ini Sarana Jaya tetap fokus dalam melakukan pemasaran rumah DP 0 Rupiah, Nuansa Pondok Kelapa, yang telah hadir dan siap memenuhi kebutuhan warga Jakarta akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain itu, kami juga fokus pada proyek Nuansa Cilangkap yang sedang dalam tahap pembangunan dan akan selesai sesuai dengan target," ujarnya.