KPK Imbau Menteri dan Pejabat yang Baru Dilantik Laporkan LHKPN

Febri mengatakan KPK telah membuat sejumlah ketentuan dalam pelaporan harta kekayaan jajaran menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju. Ada tiga ketentuan pelaporan LHKPN bagi jajaran menteri dan kepala lembaga setingkat menteri.

Pertama, bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara sebelumnya dan pada 2019 telah melaporkan LHKPN periodik, maka pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang Januari hingga 31 Maret 2020 (Pelaporan Periodik LHKPN untuk perkembangan kekayaan 2019).

Kedua, bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjabat.

Terakhir, bagi mantan menteri Kabinet Kerja yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara, diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu tiga bulan.

Febri menjelaskan KPK telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Berbagai kegiatan pun dilaksanakan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Mulai dari pemetaan sektor rawan korupsi, survei persepsi integritas, kajian-kajian sektor strategis, pendidikan antikorupsi di sejumlah jenjang pendidikan hingga revitalisasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," ujar dia. 

Program tersebut dapat menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diperintahkan presiden pada sejumlah kementerian atau lembaga.

"Hal ini tentu perlu dilakukan secara lebih serius agar upaya pencegahan korupsi benar-benar dapat menjadi perhatian dan dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat seremonial," kata mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

KPK mengajak semua pihak membangun pemahaman mengenai pemberantasan korupsi, untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai korban korupsi.

KPK mengimbau para pejabat yang baru dilantik, terutama yang baru menjadi penyelenggara negara agar menyadari batasan yang diatur secara hukum. Febri juga mengingatkan kepada pejabat agar menolak segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan.

"Seperti penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin, atau nama-nama lain. Segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, kami sarankan untuk ditolak sejak awal," kata dia. 

Febri mengatakan bila dalam keadaan tidak dapat menolak, misalnya karena pemberian tidak langsung, maka wajib segera melaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Presiden Jokowi berpesan agar para pembantunya tidak melakukan korupsi. Hal tersebut diungkapkan pada saat proses pelantikan menteri dan penjabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Jokowi kepada para menterinya," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Rabu (23/10).

Menurut Febri bila tindakan pencegahan dan penindakan korupsi dilaksanakan secara serius, maka itu bagian dari mengawali upaya menyejahterakan rakyat Indonesia. 

"Oleh karena itu juga lah, KPK menyambut baik penegasan Presiden pada para menteri untuk tidak melakukan korupsi," kata Febri.