KPK Paling Banyak Tangani Korupsi di Pulau Jawa dan Sumatra
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling sering menangani kasus korupsi yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatra. Meski begitu, KPK membantah adanya perlakuan khusus bagi wilayah tertentu.
"Sejak KPK berdiri, penindakan pelaku korupsi di Pulau Jawa mencapai 410 kasus, Sumatra 310, Sulawesi 51, Maluku 15, Kalimantan 69, Bali 8, Kepulauan Nusa Tenggara 17, dan Papua sebanyak 32 kasus. Data tersebut memperlihatkan selama ini KPK tidak pernah memberikan perilaku khusus bagi wilayah manapun," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan dikutip, Rabu (21/6/2023).
1. KPK tak cuma lakukan penindakan tapi juga pencegahan dan pendidikan
Ali menyebut, KPK tidak hanya melakukan penindakan korupsi, melainkan juga pencegahan dan pendidkan. Sebagai contoh, KPK telah melakukan pencegahan dan pendidikan antikorupsi di Papua.
"Mengingat bumi Papua yang kaya akan potensi sumber daya alamnya harus dikelola dengan memegang teguh asas keberlangsungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat harus dieksekusi sebaik mungkin agar pemerataan pembangunan di Papua tercapai," ujar Ali.
2. KPK sebut Papua punya potensi yang bermanfaat apabila dikelola dengan baik
KPK yakin Papua punya potensi dari sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan masyarakatnya sendiri. Namun hal itu baru bermanfaat ketika dikelola dengan baik.
"Namun sebaliknya, jika potensi dan sumber daya yang ada saat ini di Papua dikelola oleh oknum yang salah maka bukan hasil yang didapatkan namun justru penderitaan," ujar Ali.
3. KPK tangkap tiga kepala daerah dari Papua dalam setahun terakhir
Diketahui, KPK dalam setahun terakhir telah menangkap tiga kepala daerah dari Papua. Mereka terdiri dari seorang gubernur dan dua bupati.
Sosok-sosok tersebut antara lain Gubernur Papua, Lukas Enembe; Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak; serta Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
