KPK Sorot Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar, Mensos: Ini Peringatan

05 Mei 2026, 23:23 WIB

Mensos Syaifullah Yusuf bersama Pimred IDN Times Uni Lubis dalam sesi Real Talk di kantor IDN, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Manggar Tirta Alamsyah)

Intinya Sih

KPK memberi peringatan kepada Kemensos terkait potensi risiko pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar, dan Mensos Saifullah Yusuf menilai hal itu sebagai langkah wajar untuk ditindaklanjuti.
Mensos meluruskan bahwa foto penyerahan sepatu bersama Gubernur Jatim bukan bagian dari pengadaan Kemensos, melainkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gus Ipul menjelaskan perbedaan harga di e-katalog dan e-commerce sering disalahpahami, menegaskan seluruh proses belanja Kemensos mengikuti aturan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menanggapi peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring terkait potensi risiko dalam pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar. KPK sebelumnya menempatkan Kemensos dalam kategori waspada berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menilai peringatan tersebut sebagai hal yang wajar dan perlu ditindaklanjuti sekaligus diluruskan pada beberapa bagian yang dinilai menimbulkan salah persepsi di publik.

“Ya saya kira ini peringatan ya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan," ucap Mensos dalam Real Talk bersama Uni Lubis di IDN, Kuningan, Jakarta (5/5/2026).

1. Foto yang beredar bukan sepatu SR

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Salah satu hal yang ia luruskan adalah foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat penyerahan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, sepatu tersebut bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Misalnya dalam urusan sepatu ini, foto saya dengan Bu Khofifah itu kan sedang menyerahkan sepatu. Iya. Yang itu sebenarnya sepatu bantuan Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat, bukan yang dari Kementerian Sosial,” katanya.

2. Perbedaan harga di e-katalog buat salah paham

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Terkait perbedaan harga sepatu di e-commerce dan e-katalog, Mensos menilai hal itu kerap menimbulkan salah persepsi jika tidak dipahami dalam konteks proses pengadaan secara menyeluruh.

“Iya ini sekarang juga kita lihat di e-commerce berapa, misalnya di e-katalog berapa, kan beda itu. Ini orang kalau enggak ngerti benar ya nanti jadi salah paham. Saya saja juga kadang-kadang masih belum mengerti betul detailnya, bagaimana perencanaan, kemudian dianggarkan, lalu ada harga perkiraan sementara, sampai akhirnya harga pemenang. Jadi ada proses semua itu dilalui," katanya.

3. Pelajaran yang menarik

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul menegaskan, pengadaan barang melalui e-katalog (LKPP) sudah mencakup pajak serta keuntungan penyedia barang dan jasa. Namun ia menekankan dirinya tidak masuk pada detail teknis pengadaan.

“Saya enggak terlalu ngerti hitungannya seperti apa. Tapi ini pelajaran yang menarik. Saya terima kasih. Saya juga ingin tahu lebih jauh. Kami memang tidak sampai detail teknis, yang kami pegang lebih ke kebijakan umum anggaran saja," ucapnya.

4. Semua pembelajaran harus bisa dipertanggungjawabkan

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul memastikan seluruh proses pembelanjaan di Kemensos dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta prinsip tanggung jawab penuh. Ia menyampaikan, setiap pengeluaran anggaran harus melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terlebih untuk program-program strategis pemerintah.

“Dalam pembelanjaan kami juga melakukan upaya-upaya untuk bisa memenuhi sesuai ketentuan. Ini yang penting. Nah kita akan coba pastikan bahwa semua pembelanjaan itu dilakukan dengan satu proses dengan penuh tanggung jawab.” tegasnya.