Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Agustus 2026 menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sodiq sebagai salah satu tersangka pemerasan dari penerimaan mahasiswa baru. Salah satu bukti yang digunakan oleh tim penyidik menetapkan status tersangka bagi Ahmad yakni temuan uang tunai senilai Rp665 juta di ruang kerja Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto (ES). Eko diketahui melakukan pungutan uang di luar dari ketentuan resmi atas sepengetahuan Ahmad.
"Itu barang bukti yang diamankan dari saudara ES selaku kepala bagian akademis. Pada saat rangkaian peristiwa tertangkap tangan, penyidik menemukan uang senilai Rp665 juta," ungkap juru bicara KPK, Budi Prasetyo ketika memberikan keterangan pers pada Sabtu dini hari, (22/8/2026) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain, uang tunai, tim penyidik komisi antirasuah juga mengantongi barang bukti lain seperti keterangan para pihak yang ditangkap, catatan-catatan yang disimpan tersangka, barang bukti elektronik (BBE) dan barang bukti uang.
"Barang bukti uang juga menjadi barang bukti petunjuk sehingga dalam rangkaian peristiwa terjadi kesesuaian peristiwa di dalam tiga klaster yang berbeda," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Taufik Husein di KPK.
Selain Ahmad, tim penyidik juga menetapkan lima individu lainnya sebagai tersangka, yaitu:
Wakil Rektor III Unsoed - Norman Arie Prayoga
Kepala Bagian Akademik Unsoed - Eko Sumanto
Pihak swasta - Dian Mulia Wardhana
Pihak swasta - Adhi Wiharto
Pihak swsta - Mulyono
Mereka berenam dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Merujuk kepada aturan tersebut, bila penyelenggara terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan maka Ahmad Sodiq dan dua petinggi Unsoed lainnya terancam bui maksimal hingga 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK," katanya.