Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan membahas surat yang disampaikan PDIP terkait penolakan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam penghitungan hasil Pemilu 2024.
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menuturkan akan membahas permintaan itu dalam rapat pleno pimpinan.
"Semua surat yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu akan dibahas dalam forum rapat pleno pimpinan," kata Idham dalam keterangannya dikutip Kamis (22/2/2024).
Idham menuturkan, pihaknya sudah menerima surat yang disampaikan oleh PDIP tersebut. Surat dikirim dalam format PDF melalui jejaring aplikasi WhatsApp.
"KPU telah menerima surat tersebut dalam format PDF yang disampaikan lewat messenger WhatApp yang dikirim oleh narahubung DPP PDI-P kepada KPU," ucap dia.
Terkait banyaknya penolakan dari publik, Idham lantas menjelaskan fungsi dari Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024.
Sirekap merupakan aktualisasi dari prinsip penyelenggaran pemilu yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
"Ada dua prinsip, yang pertama prinsip terbuka dan yang kedua prinsip akuntabilitas," ungkap Idham.
Idham menegaskan bahwa melalui Sirekap, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perolehan suara di TPS.
Selain itu juga, Sirekap juga dianggap menjadi alat kontrol untuk memastikan proses pemungutan suara sesuai dengan apa yang telah diatur dan tidak terjadinya kecurangan pemilu.
"Lewat Sirekap, KPPS menyampaikan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya kepada publik. Ini loh hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kami," tutur dia.