Jakarta, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang mempersilakan kadernya untuk melakukan kampanye negatif, selain memperbanyak kampanye positif.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan apabila di dalam kampanye negatif mengandung unsur menjelek-jelekkan orang lain, hal tersebut tak sesuai dengan aturan.
“Namanya menyebarkan hoaks itu harus di-banned kalau dia melalui media sosial,” ujarnya di Gedung KPU RI, Jakarta.
Ilham Saputra berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Presiden PKS tersebut mungkin tidak senegatif yang dipikirkan masyarakat luas. Karena KPU sendiri belum tahu menahu seperti apa konteks yang ingin dibangun melalui kampanye negatif versi Presiden PKS tersebut.
“Maksudnya mungkin bukan seperti itu (menebar hoax). Ya kita lihat saja,” tuturnya.
Selain itu, Ilham Saputra juga menyampaikan bila kampanye negatif itu sendiri sangat rawan dengan adanya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman sempat mengatakan kampanye yang dilakukan harus berisi 80 persen positif campaign dan untuk negatif campaign sebesar 20 persen.
“Tapi kalau memang (isi kampanye negatif) memang seperti itu ya, tentu saja rawan terhadap pelanggaran,” jelasnya.
Pernyataan dari Presiden PKS, Sohibul Iman mengenai kampanye negatif tersebut juga sempat dikritik oleh kader di partainya sendiri, yaitu oleh Politisi PKS, Fahri Hamzah yang menyatakan Presiden PKS mungkin mau menanggung dosa dari kampanye negatif di Pilpres 2019.
Bagaimana pendapat kalian soal kampanye negatif, guys?