Menteri PANRB Dorong Kesetaraan Layanan Digital Pemerintah

25 Sep 2026, 09:43 WIB

2 min read

Intinya Sih

5W1H

Menteri PANRB Rini Widyantini mendorong transformasi digital pemerintah yang terintegrasi, dengan penyederhanaan proses bisnis sebagai langkah awal sebelum pengembangan aplikasi dan teknologi.
Pemerintah membangun fondasi berupa digital ID, pertukaran data, dan pembayaran digital; pemanfaatan data harus tetap menjaga keamanan serta privasi pengguna.
Kolaborasi antarlembaga, sektor swasta, dan inovasi berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan warga dari Aceh hingga Papua mendapat pengalaman layanan digital pemerintah yang setara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Pemerintah terus mendorong transformasi digital untuk menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi. Upaya tersebut tidak berhenti pada pembangunan teknologi dan aplikasi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan standar pengalaman layanan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Tak hanya butuh kolaborasi antarinstansi pemerintah maupun sektor swasta, penyederhanaan proses bisnis juga perlu dilakukan untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi panelis dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

“Kemudahan mengakses layanan ini bisa tercapai jika layanan tersebut sudah terintegrasi. Jangan kita langsung loncat pada aplikasi ataupun teknologinya, tapi kita harus menyederhanakan dulu proses bisnisnya,” ujarnya.

1. Penyederhanaan proses bisnis dan fondasi transformasi digital
ilustrasi data kependudukan (freepik.com/freepik)
Pemerintah kini tengah membangun fondasi transformasi digital yang memungkinkan berbagai layanan dapat terhubung. Fondasi tersebut mencakup: digital ID sebagai pintu masuk layanan, data exchange, serta digital payment.
Menurut Menteri Rini, pertukaran data menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan integrasi layanan pemerintah. "Secanggih apapun kita membangun layanan digital, kalau pertukaran data tidak terjadi, maka tidak akan pernah ada integrasi di dalam layanan tersebut," imbuhnya.
2. Peran krusial data, keamanan, dan pentingnya kolaborasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi panelis dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC). (dok. Kementerian PANRB)
Hal tersebut diamini oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Baginya, data menjadi hal yang krusial dalam menentukan keberhasilan transformasi digital pemerintah ini. Namun tetap dengan memperhatikan sistem keamanan dan privasi penggunanya.
"Value-nya ada pada data. Bagaimana kita memastikan data bisa digunakan baik di sektor pemerintah maupun swasta, namun dengan rambu-rambu yang berperan sebagai penjaga keamanan dan privasi," jelasnya.
Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyebutkan kolaborasi dan sinergi antarlembaga menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Karena tanpa kolaborasi, tujuan dari transformasi digital tak akan tercapai.
"Technology set the pace, but collaboration set the direction. Jadi kita harus tahu tujuan akhirnya seperti apa, lalu menjalankannya bersama melalui sinergi, kolaborasi, dan harus ditambah dengan inovasi yang terus menerus," jelasnya.
3. Kesetaraan pengalaman akses layanan digital bagi masyarakat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (dok. Kementerian PANRB)
Menutup pandangannya, Menteri Rini menekankan pentingnya kesetaraan pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat saat mengakses layanan digital pemerintah.
“Saya ingin siapapun warga negara Indonesia, baik yang berada di Aceh maupun di Papua, semua memiliki pengalaman yang sama ketika mengakses layanan pemerintah. Jadi, one nation, one experience,” pungkasnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.