KPU Buka Opsi Pilkada Ulang 2025 di Daerah Menang Kotak Kosong

07 Sep 2024, 16:05 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Komisioner KPU, August Mellaz (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

KPU membuka opsi pilkada ulang pada tahun 2025 di daerah yang dimenangkan kotak kosong pada Pilkada 2024.
KPU butuh waktu 9 bulan untuk menyiapkan tahapan pilkada ulang, kemungkinan pemungutan suara digelar akhir tahun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka opsi menggelar pilkada ulang pada tahun 2025. Pilkada ulang itu khusus digelar di daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU RI, August Mellaz, mengatakan, opsi itu masuk pertimbangan untuk memastikan agar kepala daerah terpilih ditentukan oleh suara rakyat.

"Salah satunya memang sebagaimana isu yang saat ini mengemuka itu dilakukan pemilukada pada tahun 2025," kata Mellaz dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

1. KPU butuh waktu sembilan bulan untuk menyiapkan

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mellaz menuturkan, KPU perlu waktu selama sembilan bulan untuk menyiapkan tahapan pilkada ulang tersebut.

"Nah, kapan tahun 2025-nya? Kalau secara prinsip, kalau kebutuhan KPU menyiapkan tahapan pilkada itu teoretis 9 bulan," tuturnya.

2. Kemungkinan pemungutan suara pilkada ulang digelar akhir tahun 2025

Ilustrasi calon kepala daerah jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Artinya, jika pilkada ulang 2025 digelar, tahapan waktunya tak beda jauh dengan Pilkada 2024 sehingga kemungkinan pemungutan suara digelar pada akhir tahun.

"Ya sudah kan, ya, arahnya mungkin gak akan jauh beda, kemungkinan masih tetap di jelang-jelang akhir tahun 2025, itu opsi ya," ungkap Mellaz.

3. Masih dibahas dalam rapat dengar dengan DPR dan pemerintah

Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Namun, kata Mellaz, bagaimana gelaran pilkada ulang 2025 itu tergantung pada hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan pemerintah.

"Tapi nanti tetap bergantungan dari rapat dengar pendapat kami, penyelenggara pemilu dengan Komisi II DPR dan pemerintah," ujar dia.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki calon tunggal alias satu pasangan dalam Pilkada Serentak 2024. Data tersebut dihimpun usai KPU memperpanjang masa pendaftaran.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, merinci, 41 daerah dengan wakil tunggal tersebut terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

"KPU telah membuka perpanjangan pendaftaran pencalonan kepala daerah Pemilihan Serentak Tahun 2024 khusus bagi daerah yang memiliki calon tunggal, pada tanggal 2-4 September 2024. Perpanjangan pendaftaran pencalonan tersebut telah ditutup pada hari Rabu, 4 September 2024, pukul 23.59 waktu setempat," kata Afif.