KPU Sebut Tak Ada Laporan ke Bawaslu yang Mempertanyakan Ijazah Gibran

Selain itu, kata dia, MK berwenang dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan, dalam syarat pendidikan Gibran yang disengketakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana masuk dalam kategori sengketa proses yang harusnya diselesaikan Bawaslu.

Oleh karena itu, MK dinilai tidak berwenang dalam menangani sengketa proses terkait syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres.

"Dalam perkara ini, terdapat satu persoalan mendasar bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan mengenai persyaratan cawapres tahun 2024 masuk dalam kategori sengketa proses, yang harus diselesaikan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 Ayat 1 UU Pemilu," ujar Saleh.

KPU juga menegaskan, Gibran telah memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres. KPU sendiri menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023.

Saleh menjelaskan, Pasal 1 Ayat 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan, surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari luar negeri adalah setara dengan ijazah.

Dari Permendikbud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan penyetaraan tingkat menegah atas milik Gibran setara dengan ijazah. Selain itu, terdapat Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023

Dalam PKPU 19/2023, KPU mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Maka dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tidak serta merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Saleh.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mendaftarkan gugatan terkait PHPU 2024 tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres Pemilu 2024 yang dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan. Dalam sidang, Denny menyebut bahwa pendidikan Gibran yang tidak memenuhi syarat sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 ditutupi.

"Informasinya (soal syarat pendidikan Gibran) ditutupi dan tidak diberikan, bahkan sampai sekarang," ujar Denny dalam sidang pada Senin (21/9/2026).

Belakangan, pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai syarat pendidikan Gibran di tingkat SMA yang tidak memenuhi syarat sebagai cawapres.

“Dalam perkara a quo, informasi dan pengetahuan soal Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan baru diketahui belakangan," ujar Denny.

Denny mengungkap, Pemohon dalam PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pernah mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ke peradilan umum, pengadilan tata usaha negara (PTUN), Komisi Informasi Pusat (KIP), hingga bersurat ke DPR.

Semua upaya tersebut, kata dia, tidak menghasilkan kejelasan dan menyisakan MK sebagai harapan terakhir.

"Maka Mahkamah dalam hal ini adalah sebagai harapan terakhir, court of last resort. Supaya kemudian kita tidak menjadi proses keadilan yang tertolak, denial of justice," ujar Denny.