Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)
Lebih lanjut, Betty juga menjelaskan soal temuan data pemilih meninggal namun masih masuk DPSHP. Dia mengatakan, pemilih yang dinyatakan meninggal harus punya dokumen pendukung yang sah secara hukum atau de jure. Cara itu juga untuk meminimalisir adanya pemilih yang sebenarnya masih hidup namun dikabarkan meninggal dunia.
"Data yang meninggal dunia itu, kan kita de jure, data yang mendukung, bisa akta kematian, bisa surat keterangan kematian dari lurah atau desa atau kemudian bisa dari yang bersangkutan tapi diketahui lurah atau desa. Sepanjang data itu ada, tentu akan kami tindak lanjut," ucap dia.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Betty mengatakan, ada pemilih yang dikabarkan meninggal dunia, namun tidak bisa dihapus dari daftar data pemilih karena tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung.
Ternyata yang bersangkutan masih hidup. Dia dikabarkan meninggal karena alasan tertentu seperti pinjaman online hingga terkait warisan harta.
"Tapi kalau hanya 'katanya' si fulan meninggal dunia, gak ada buktinya itu tidak bisa kita hapus karena beberapa pengalaman yang lalu ada orang yang masuk kategorisasi meninggal, tapi masih ada, kita masih lihat di Facebook ada yg karena pinjol, ada karena hal-hal lain yang bersifat privasi seperti harta waris dan sebagainya, kami menghindari hal itu," kata dia.
Lebih lanjut, Betty lantas menjelaskan, jika ada pemilih yang meninggal, pihak keluarga bisa membuat surat keterangan kematian di kelurahan atau desa. Surat tersebut dibuat untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan hak pilih di Pemilu 2024.
"Karena banyak sekali ini kami menemukan ada beberapa data, boleh juga dicrosscheck, sebenernya masih hidup tapi orgnya sudah di-TMS-kan karena meninggal dunia. Nah yang kayak gitu kan menjadi tidak adil kalau tidak ada yg menunjukkan bahwa mereka itu meninggal dunia," tutur Betty.